Ingetindonesia.com,Jakarta – Presiden Prabowo Subianto akhirnya angkat bicara mengenai 17+8 Tuntutan Rakyat yang mengemuka dalam aksi demonstrasi sejak akhir Agustus hingga awal September 2025. Menurutnya, sebagian tuntutan yang disuarakan mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil masuk akal, namun ada juga yang masih bisa diperdebatkan.
“Ya saya kira kita pelajari, sebagian masuk akal, sebagian kita bisa berunding, kita bisa berdebat. Banyak yang menurut saya normatif, dan bisa kita bicarakan dengan baik,” ujar Prabowo dalam pertemuan di Hambalang, yang juga dihadiri Pemred SCTV Retno Pinasti, akhir pekan ini.
Salah satu poin yang ia soroti adalah desakan pembentukan Tim Investigasi Independen atas kasus meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas dalam aksi di Pejompongan, Jakarta. Menurut Prabowo, hal itu wajar untuk didiskusikan lebih lanjut.
“Saya kira kalau tim investigasi independen itu masuk akal, bisa dibicarakan, dan nanti kita lihat bentuknya seperti apa,” kata Prabowo.
Penarikan TNI dari Pengamanan Sipil Masih Diperdebatkan
Namun, terkait tuntutan penarikan TNI dari pengamanan sipil, Prabowo menegaskan hal itu tidak serta-merta bisa dilakukan. Ia menilai peran TNI adalah melindungi rakyat dari berbagai ancaman.
“Tugas TNI adalah menjaga rakyat dari ancaman mana pun. Terorisme itu ancaman, membakar-bakar ancaman, membuat kerusuhan itu ancaman kepada rakyat. Masa tarik TNI dari pengamanan sipil? Itu menurut saya debatable. Tapi saya akan melaksanakan tugas sesuai UUD,” tegasnya.
Deretan Tuntutan
Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat muncul sebagai respons atas peristiwa tewasnya Affan Kurniawan yang dilindas kendaraan taktis Brimob saat aksi 28 Agustus lalu. Tuntutan tersebut ditujukan kepada berbagai institusi negara, antara lain:
Kepada Presiden: tarik TNI dari pengamanan sipil, bentuk Tim Investigasi Independen, dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
Kepada DPR: batalkan kenaikan gaji dan fasilitas anggota DPR, publikasikan transparansi anggaran, dan periksa anggota bermasalah lewat KPK.
Kepada Partai Politik: jatuhkan sanksi kepada kader yang tidak etis, umumkan komitmen berpihak pada rakyat, serta libatkan kader dalam ruang dialog publik.
Kepada Polri: bebaskan demonstran yang ditahan, hentikan kekerasan, serta proses hukum anggota yang melanggar HAM.
Kepada TNI: segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan di ranah sipil, dan perkuat disiplin internal.
Kepada Kementerian Ekonomi: pastikan upah layak, cegah PHK massal, dan buka dialog dengan serikat buruh.
Sementara itu, delapan tuntutan tambahan mencakup agenda besar seperti reformasi DPR, reformasi partai politik, revisi kebijakan perpajakan, pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor, reformasi kepolisian, hingga evaluasi UU Ciptakerja dan proyek strategis nasional.
Latar Belakang
Aksi unjuk rasa besar-besaran ini dipicu oleh insiden Affan Kurniawan, mitra ojek online, yang tewas saat aksi di kawasan Pejompongan, Jakarta, 28 Agustus 2025. Insiden itu memicu gelombang protes luas dan melahirkan daftar 17+8 tuntutan yang kini menjadi sorotan nasional.
Presiden Prabowo menegaskan pihaknya tetap terbuka untuk berdialog. “Saya katakan tuntutan banyak yang masuk akal, dan kita bisa bicarakan dengan baik,” pungkasnya.
