Ingetindonesia.com,Jalarta— Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengapresiasi langkah cepat dan tegas Presiden Prabowo Subianto dalam menindak praktik penambangan timah ilegal di Bangka Belitung yang telah merugikan negara hingga Rp300 triliun.
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Handi Risza, menyebut langkah Presiden tersebut bukan hanya upaya penyelamatan aset negara, tetapi juga menjadi momentum koreksi arah ekonomi sumber daya nasional menuju kedaulatan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.
“Langkah Presiden Prabowo ini layak mendapat apresiasi publik. Tindakan tegas tersebut merupakan koreksi arah ekonomi sumber daya nasional menuju kedaulatan yang berkeadilan dan berkelanjutan,” ujar Handi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Menurut Handi, potensi ekonomi Bangka Belitung ke depan sangat besar karena lebih dari 90 persen cadangan timah dan logam tanah jarang (LTJ) Indonesia berada di wilayah tersebut. Namun, selama bertahun-tahun negara kehilangan potensi penerimaan triliunan rupiah akibat praktik tambang ilegal dan lemahnya tata kelola.
Dengan perbaikan tata kelola, lanjutnya, Bangka Belitung berpeluang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus penghasil devisa besar dari ekspor hasil industri hilirisasi logam strategis.
Handi juga menyoroti potensi besar dari monasit, logam tanah jarang ikutan yang ditemukan di kawasan smelter timah. Satu smelter bahkan bisa menghasilkan hingga 4.000 ton monasit, dengan nilai sekitar USD 200.000 per ton. Monasit mengandung unsur bernilai tinggi seperti cerium, lanthanum, neodymium, yttrium, dan praseodymium.
> “Ke depan, Bangka Belitung harus menjadi daerah utama penghasil industri timah dan logam tanah jarang, tetapi bukan dalam bentuk mentah. Pengolahan di dalam negeri melalui hilirisasi adalah kunci untuk menciptakan nilai tambah ekonomi yang besar,” jelas Handi.
Selain itu, Handi menilai penyitaan dan pengelolaan aset pertambangan oleh negara akan berdampak positif terhadap iklim investasi. Namun, keberhasilannya bergantung pada konsistensi kebijakan dan kepastian hukum.
> “Pasar tidak alergi terhadap aturan ketat, selama regulasinya jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Hukum yang tegas harus diikuti tata kelola yang bisa diprediksi agar tercipta kepastian hukum yang kuat,” tegasnya.
Sebagai langkah lanjutan, Handi mendorong pemerintah menyusun peta jalan (blueprint) tata kelola mineral strategis nasional agar arah kebijakan menjadi lebih terukur dan berkeadilan.
Ia menilai desain kebijakan tersebut harus memuat kejelasan pembagian hak dan kewajiban antara pusat dan daerah, mekanisme audit transparan atas nilai ekspor, royalti, serta kontribusi penerimaan negara. Selain itu, perlu disiapkan jalur transisi legalisasi bagi industri kecil dan masyarakat setempat agar tidak terpinggirkan.
“Dengan tata kelola yang jelas, terarah, dan berkeadilan, sektor pertambangan Indonesia bisa menjadi daya tarik investasi baru sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi nasional,” tutup Handi.
