Ingetindonesia.com,Jakarta- Wacana pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk membangun ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang ambruk, menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menuai kritikan tajam dari sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Para legislator mendesak pemerintah mengkaji ulang keputusan tersebut, mengingat tragedi maut yang menewaskan 67 orang itu masih dalam proses penyelidikan polisi atas dugaan kelalaian.
Wacana penggunaan APBN ini pertama kali diungkap oleh Menteri PU Dody Hanggodo pada Selasa (7/10/2025). Ia menyebut meskipun anggaran pembangunan ponpes umumnya ditangani Kementerian Agama, insiden di Al Khoziny merupakan kondisi darurat yang menuntut penanganan cepat, sehingga dana dari APBN, dan kemungkinan bantuan swasta, akan digunakan.
Namun, keputusan tersebut segera disoroti oleh wakil rakyat di Senayan.
Desakan Keadilan dan Proses Hukum
Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Golkar, Atalia Praratya, mendesak pemerintah untuk melakukan pengkajian ulang secara serius. Atalia menyoroti aspek keadilan dan potensi kecemburuan sosial yang dapat timbul.
“Usulan penggunaan APBN ini harus dikaji ulang dengan sangat serius, sambil memastikan proses hukum berjalan dan kebijakan ke depan lebih adil, lebih transparan, dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial,” kata Atalia.
Ia juga khawatir jika lembaga yang terbukti lalai justru dibantu oleh negara, sementara banyak sekolah atau rumah ibadah lain yang mengalami musibah tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Atalia menekankan bahwa proses hukum terkait unsur kelalaian harus ditegakkan terlebih dahulu.
Fokus Investigasi Sebelum Anggaran Cair
Dari Komisi V DPR, yang membidangi infrastruktur, Ketua Komisi Lasarus (Fraksi PDIP) menyarankan pemerintah agar fokus pada investigasi untuk mengungkap penyebab ambruknya bangunan. Ia tak ingin peristiwa serupa kembali terjadi dan pemerintah langsung mengambil alih.
“Saya pikir diinvestigasi dulu ya. Ini sebabnya apa gitu lho. Jadi jangan sampai nanti ke depan kejadian yang serupa, semua negara yang ambil alih,” tegas Lasarus.
Ia berpandangan, meskipun banyak ponpes memang dibangun menggunakan APBN, kasus Al Khoziny berbeda karena adanya dugaan kelalaian. Lasarus khawatir preseden ini akan memunculkan anggapan negatif di masyarakat, yakni seolah-olah robohnya bangunan tidak menjadi masalah karena akan dibangun ulang oleh negara.
Kekhawatiran Keterbatasan Dana dan Kecemburuan Sosial
Kritik serupa datang dari anggota Komisi V DPR Fraksi PAN, Ahmad Bakri. Ia mengingatkan pemerintah mengenai keterbatasan dana dalam APBN. Menurut Bakri, meskipun Kementerian PU memiliki direktorat yang bertugas memperbaiki infrastruktur sekolah, penggunaan APBN untuk kasus spesifik Al Khoziny perlu dipertimbangkan ulang.
“Ini yang menjadi permasalahan, saya pikir, anggarannya, kalau semuanya menggunakan APBN, tentu juga takut nanti kecemburuan dari pondok-pondok yang lain,” ujar Bakri, mengingatkan potensi dampak sosial dari keputusan anggaran tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, polisi masih terus menyelidiki kasus ambruknya Ponpes Al Khoziny, dengan memeriksa setidaknya belasan saksi. Pemerintah didesak untuk berhati-hati dalam mengambil kebijakan penggunaan APBN di tengah proses hukum yang masih berjalan.
