Ingetindonesia.com,Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pembekalan menyeluruh dalam tubuh pemerintahan, mulai dari lingkungan kerja, budaya birokrasi, hingga tata kelola institusi. Hal tersebut disampaikannya dalam wawancara bersama jurnalis senior dan pengamat di kediamannya di Hambalang, Selasa (17/3/2026).
Prabowo menilai permasalahan birokrasi di Indonesia tidak hanya terletak pada sistem, tetapi juga pada praktik dan kebiasaan lama yang menyimpang, seperti manipulasi administrasi hingga praktik curang lainnya.
“Saya lihat kita harus beresin lingkungan kita, budaya kita, tata kelola kita. Hal-hal yang kecenderungan menipu, nyelundup, underinvoicing, semua praktik itu harus dibereskan,” ujar Prabowo dalam keterangannya, Minggu (22/3/2026).
Ia menegaskan, praktik-praktik tersebut tidak bisa lagi ditoleransi dan harus diterapkan secara konsisten di seluruh lembaga pemerintahan. Presiden bahkan meminta seluruh jajaran untuk melakukan pembenahan dari dalam, dengan pilihan tegas antara berbenah atau ditindak.
“Saya tanya semua kawan-kawan di lembaga, bersihkan diri atau nanti akan dibersihkan,” tegasnya.
Prabowo juga menonjolkan langkah tegas sejumlah menteri dalam melakukan internal, salah satunya di Kementerian Pekerjaan Umum. Ia menyebut Menteri PU Dody Hanggodo telah mengambil tindakan tegas terhadap pejabat yang dinilai melanggar.
“Kalau Anda lihat Menteri PU saya, orangnya baik, tapi ada yang mau main-main, langsung dipecat,” kata Prabowo.
Langkah tersebut Merujuk pada penindakan terhadap pejabat setingkat direktur jenderal yang merendahkan diri setelah melalui proses evaluasi dan pemeriksaan terkait pelanggaran disiplin berat.
Meski demikian, Prabowo mengakui bahwa upaya pembenahan birokrasi bukanlah hal yang mudah. Ia mengungkap adanya tantangan serius, termasuk resistensi dari dalam institusi, bahkan dari pejabat yang merasa tidak terjangkau oleh hukum atau pengawasan.
“Kita menemukan ada dirjen-dirjen yang berani melawan menteri, merasa tak tersentuh, bahkan ada lembaga yang merasa tidak boleh diaudit. Ini pekerjaan tidak ringan,” ujarnya.
Presiden menegaskan, pemerintah akan terus mendorong reformasi birokrasi secara menyeluruh demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
