Ingetindonesia.com,Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa kebijakan efisiensi energi yang tengah dikaji pemerintah harus disusun secara hati-hati dengan mempertimbangkan pengalaman selama pandemi COVID-19.
“Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat,” ujar Pratikno, Senin (23/3/2026).
Ia memastikan, kebijakan penghematan energi tidak akan mengganggu layanan publik maupun proses pembelajaran. Dalam sektor pendidikan, pemerintah membuka opsi penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), namun tetap disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran.
Untuk kegiatan yang bersifat praktikum, pembelajaran tetap diarahkan berlangsung secara tatap muka agar kualitas pendidikan tetap terjaga.
Selain itu, pemerintah juga tengah mengkaji sejumlah isu strategi lain, seperti penyesuaian distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembiayaan akses internet bagi siswa jika PJJ diterapkan.
Di luar sektor pendidikan, strategi efisiensi energi juga akan diterapkan di seluruh instansi. Beberapa langkah yang disiapkan antara lain penerapan skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN), penguatan platform pemanfaatan digital, serta tindakan perjalanan dinas.
Kebijakan penghematan energi yang direncanakan mulai berlaku pada April 2026, meski hingga kini masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan final.
“Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan efisiensi energi dapat berjalan efektif, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal,” kata Pratikno.
Efisiensi energi ini juga sejalan dengan langkah sejumlah negara di Asia Tenggara yang mulai menerapkan kebijakan serupa. Filipina, misalnya, telah menerapkan sistem kerja empat hari dalam sepekan untuk instansi pemerintah. Sementara Thailand dan Vietnam mendorong kebijakan kerja dari rumah serta mengambil perjalanan guna menekan konsumsi energi.
Pemerintah menegaskan, setiap kebijakan yang diambil akan mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi energi dan keberlangsungan aktivitas masyarakat.
