Ingetindonesia.com,Jakarta – PT PLN (Persero) menyusun serangkaian strategi jangka pendek, menengah, dan panjang untuk meningkatkan kelistrikan sistem nasional. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah terulangnya gangguan pasokan listrik, khususnya pada sistem Jawa dan Sumatera yang sempat mengalami pemadaman beberapa waktu lalu.
Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, dalam jangka pendek perusahaan akan memperkuat pasokan listrik di Pulau Jawa melalui tambahan batu bara berkualitas tinggi dengan nilai kalori di atas 4.500 kkal/kg. Tambahan pasokan tersebut diperkirakan mampu meningkatkan daya pasok pembangkit hingga sekitar 5 gigawatt (GW).
“Untuk Pulau Jawa, solusi jangka pendek adalah adanya tambahan pasokan batu bara dengan kalori 4.500 ke atas yang dapat menambah kapasitas daya mampu pasok sekitar 5 gigawatt di luar kapasitas yang sudah ada,” ujar Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (2/7/2026).
PLN mencatat tambahan pasokan batu bara mencapai 1,8 juta ton pada Juli 2026. Selanjutnya, mulai Agustus hingga Desember 2026, perseroan akan memperoleh tambahan sekitar 3 juta ton batu bara setiap bulan di luar kontrak pasokan yang telah berjalan.
Meski begitu, Darmawan mengakui pasokan batu bara berkalori tinggi diperkirakan akan semakin terbatas di masa mendatang. Oleh karena itu, PLN juga menyiapkan strategi jangka menengah dan panjang melalui program retrofit pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) agar mampu menggunakan batu bara dengan kalori lebih rendah.
Menurutnya, proyek percontohan retrofit telah berhasil diterapkan di PLTU Suralaya. Pembangkit yang sebelumnya hanya dapat menggunakan batu bara dengan kalori sekitar 4.600 kcal/kg kini mampu beroperasi menggunakan batu bara berkualitas 4.100 hingga 4.200 kcal/kg.
“Keberhasilan ini akan kami tingkatkan skalanya di seluruh pembangkit milik PLN, baik yang dikelola Indonesia Power maupun Nusantara Power,” kata Darmawan.
PLN juga mulai menggerakkan pembangkit listrik milik Independent Power Producer (IPP) atau pengembang listrik swasta untuk melakukan penyesuaian serupa. Langkah ini dinilai penting agar penggunaan batu bara berkalori rendah dapat diterapkan lebih luas tanpa mengurangi efisiensi pembangkit.
Di sisi lain, PLN mempercepat pengembangan pembangkit berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai bagian dari program pembangunan 100 GW pembangkit EBT yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu fokus utama adalah percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
Darmawan mengatakan pemanfaatan lahan milik pemerintah maupun kawasan waduk untuk pembangunan PLTS akan memperkuat sistem kelistrikan di Pulau Jawa sekaligus mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) serta menekan biaya pokok penyediaan listrik.
Selain pembangkit listrik, PLN juga mempercepat pelaksanaan proyek-proyek yang telah tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.
Sementara itu, untuk sistem kelistrikan di Sumatera, PLN akan memprioritaskan penguatan jaringan transmisi, terutama di wilayah pantai barat yang selama ini dinilai masih lebih lemah dibandingkan jalur pantai timur.
Menurut Darmawan, wilayah Sumatra bagian selatan saat ini memiliki kelebihan pasokan listrik yang perlu disalurkan ke wilayah utara melalui jaringan transmisi yang lebih kuat.
“Penguatan transmisi di pantai barat menjadi prioritas agar pasokan listrik dari Sumatera Selatan dapat dievakuasi menuju Sumatera Utara hingga Aceh secara lebih andal,” jelasnya.
Sedangkan di Kalimantan, PLN akan memperkuat sistem kelistrikan melalui pengembangan berbagai sumber energi bersih, mulai dari PLTS, PLTA, mikrohidro, pembangkit listrik tenaga angin, biomassa, pembangkit berbahan bakar gas, hingga rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).
Melalui kombinasi penyediaan pasokan energi primer, modernisasi pembangkit, pembangunan infrastruktur transmisi, serta percepatan pengembangan energi terbarukan, PLN optimistis keandalan sistem kelistrikan nasional akan terus meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat maupun dunia usaha secara berkelanjutan.
