Ingetindonesia.com,Jakarta – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 masih berada dalam kondisi aman. Hingga akhir Semester I-2026, defisit APBN tercatat sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah batas maksimal defisit sebesar 3 persen yang ditetapkan dalam undang-undang.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya saat memaparkan realisasi APBN Semester I-2026 dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Menurut Purbaya, capaian tersebut sekaligus menjawab kekhawatiran sejumlah pengamat yang sebelumnya memprediksi defisit APBN berpotensi melampaui batas aman setelah realisasi pada awal tahun sempat mencapai sekitar 0,9 persen terhadap PDB.
“Defisit APBN tetap dijaga dalam batas aman dan terkendali,” ujar Purbaya. Ia menilai, jika menggunakan pendekatan yang sama seperti perkiraan sejumlah pengamat sebelumnya, maka realisasi defisit hingga pertengahan tahun justru mengindikasikan defisit tahunan berada di kisaran 1,5 persen terhadap PDB, masih jauh di bawah ambang batas 3 persen.
Dari sisi penerimaan negara, pemerintah berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp1.459,4 triliun atau 46,3 persen dari target APBN hingga Semester I-2026. Angka tersebut tumbuh 21,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Penerimaan negara berasal dari sektor perpajakan sebesar Rp1.187,8 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp271 triliun. Purbaya menyebut pertumbuhan penerimaan pajak yang mencapai 24,6 persen menjadi indikator positif atas hasil reformasi perpajakan serta meningkatnya aktivitas ekonomi nasional.
Sementara itu, realisasi belanja negara hingga Semester I-2026 mencapai Rp1.656 triliun atau 43,1 persen dari pagu APBN, meningkat 17,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp1.296,8 triliun, sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp357,4 triliun.
Pemerintah juga menyetujui penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah sebesar Rp13,3 triliun, sehingga total pagu TKD meningkat dari Rp693 triliun menjadi Rp706,3 triliun. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
