Ingetindonesia.com,Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari memaparkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait standar keamanan pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Qodari menyebut, hingga September 2025, dari total 1.379 SPPG, terdapat 413 SPPG yang memiliki SOP Keamanan Pangan, namun hanya 312 di antaranya yang benar-benar menjalankan SOP tersebut. Menurutnya, penerapan SOP menjadi kunci dalam mencegah kasus keracunan yang belakangan terjadi di sejumlah daerah.
“Kalau mau mengatasi masalah ini, maka SOP Keamanan Pangan harus ada dan dijalankan. Di sisi lain, Kemenkes memiliki Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai bukti pemenuhan standar baku mutu serta persyaratan keamanan pangan olahan dan siap saji,” ujar Qodari, Kamis (25/9/2025).
Lebih lanjut, Qodari menambahkan, dari total 8.583 SPPG per 22 September 2025, baru 34 SPPG yang mengantongi SLHS. Sementara 8.549 SPPG lainnya masih belum memiliki sertifikat tersebut.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyoroti meningkatnya kasus keracunan makanan bergizi gratis. Ia meminta seluruh SPPG memperbaiki pola memasak agar kualitas makanan tetap terjaga.
Menurut Dadan, sejumlah kasus keracunan dipicu kesalahan teknis, terutama karena makanan dimasak terlalu awal sehingga tersimpan lama sebelum didistribusikan.
“Keterangan awal menunjukkan SPPG memasak terlalu dini, sehingga masakan terlalu lama tersimpan. Kami sudah instruksikan agar jarak antara proses memasak dan distribusi tidak lebih dari empat jam,” ujar Dadan di Bandung Barat, Rabu (24/9/2025).
Ia menegaskan, SPPG sebaiknya mulai memasak setelah pukul 01.30 dini hari agar makanan bisa langsung dikirim ke sekolah tanpa jeda penyimpanan terlalu lama.
Dadan menilai, SPPG yang sudah lama beroperasi relatif lebih stabil karena telah menemukan ritme kerja. Sebaliknya, SPPG baru kerap khawatir tidak selesai tepat waktu sehingga memasak terlalu cepat.
Untuk itu, ia menginstruksikan agar SPPG baru memulai distribusi dengan skala kecil, misalnya melayani dua sekolah terlebih dahulu sebelum menambah cakupan penerima manfaat secara bertahap.
Selain pola memasak, Dadan juga menyoroti masalah pergantian pemasok bahan baku secara mendadak. Ia mencontohkan kasus di Banggai, Sulawesi Tengah, di mana kualitas makanan menurun setelah SPPG setempat mengganti pemasok secara tiba-tiba.
“Segala perubahan harus bertahap. Untuk kasus di Banggai, kami bahkan meminta program MBG dihentikan sementara agar tidak menimbulkan masalah lebih besar,” tegasnya.
