Ingetindonesia.com,Jakarta – Sejumlah ekonom yang tergabung dalam Center of Economic and Law Studies (Celios) menyampaikan delapan tuntutan mendesak kepada pemerintah dan DPR, di tengah gejolak protes nasional yang berlangsung sejak akhir Agustus 2025. Sorotan utama termasuk permintaan pencopotan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan pengesahan RUU Perampasan Aset. Berikut detail tuntutan mereka:
1. Copot Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Celios menyatakan bahwa kebijakan fiskal yang dijalankan Sri Mulyani tidak berpihak kepada rakyat kecil, bahkan memperparah kesenjangan ekonomi.
2. Batalkan Kenaikan Tunjangan DPR
Mereka menegaskan perlunya gaji tunggal bagi anggota DPR—tidak melebihi tiga kali upah minimum Jakarta— serta pembentukan komite remunerasi independen dan transparansi dana reses.
3. Segera Terapkan Pajak Kekayaan dan Sahkan RUU Perampasan Aset
Tuntutan ini menjadi sorotan utama—pajak kekayaan dan RUU Perampasan Aset dianggap kunci reformasi fiskal dan penegakan keadilan ekonomi.
Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas meyakini proses legislasi akan lebih cepat jika DPR memulai inisiatifnya. Pemerintah sendiri telah menyiapkan rancangan dan ingin memasukkannya dalam Prolegnas 2026.
4. Revisi Menyeluruh Regulasi Perpajakan
Celios menuntut pembatalan kenaikan tarif pajak yang dianggap membebani rakyat—termasuk menurunkan PPN menjadi 8%.
5. Pangkas APBN untuk Kepentingan Nasional, Alihkan ke Subsidi Tunai Rakyat
Usulan pengurangan anggaran untuk POLRI dan evaluasi program seperti MBG (Makanan Bergizi Gratis), KopDes Merah Putih, dan Danantara agar dialihkan menjadi subsidi tunai.
6. Restrukturisasi Utang, Berhenti Tambah Utang Baru
Celios menilai pemerintah perlu menghentikan kecenderungan menambah beban utang tanpa mengutamakan keberlanjutan fiskal.
7. Jalankan Putusan MK: Larangan Rangkap Jabatan Menteri
Sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi, Menteri dan Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan, termasuk sebagai komisaris. Fokus diberikan pada Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga menjabat CEO Danantara.
8. Hentikan Proyek Strategis yang Membebani Keuangan Negara
Proyek-proyek seperti pembangunan Ibu Kota Negara baru dan Food Estate dinilai merugikan dan harus dihentikan.
—
Konteks Demo dan Respons Pemerintah
Tuntutan Celios tersebut bukan berlangsung dalam vakum. Gelombang demonstrasi yang dipicu oleh berbagai isu seperti kenaikan tunjangan DPR, kebijakan ekonomi yang dinilai timpang, hingga korban jiwa dalam insiden aksi massa, telah mengguncang sejumlah kota besar. Salah satu tuntutan yang paling vokal adalah pengesahan RUU Perampasan Aset.
Menanggapi tekanan publik, Pemerintah dan DPR menunjukkan kesiapan melanjutkan proses legislasi. Presiden Prabowo Subianto telah berkomitmen bahwa RUU tersebut menjadi prioritas, termasuk dalam Prolegnas 2026.
