Ingetindonesia.com, Jakarta – Polri merespons 17+8 tuntutan masyarakat yang belakangan ramai disuarakan, termasuk beberapa poin yang ditujukan langsung kepada institusinya. Kepolisian menegaskan pihaknya terbuka terhadap kritik dan terus melakukan evaluasi.
“Bapak Kapolri selalu menegaskan, Polri diharapkan menjadi organisasi yang modern. Dan salah satu cirinya adalah menerima kritikan. Polri tidak antikritik,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (5/9/2025).
Trunoyudo menambahkan, setiap masukan dari publik merupakan bentuk kepedulian dan kepemilikan masyarakat terhadap Polri. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kinerja kepolisian dilakukan secara berkelanjutan.
“Tentu melakukan evaluasi secara menyeluruh dan intens, serta dalam pelaksanaan tindakan kepolisian itu dilakukan pengawasan baik internal maupun eksternal,” jelasnya.
Ia menyebut, selain pengawasan internal, ada juga mekanisme kontrol eksternal dari Kompolnas, media, hingga masyarakat luas.
Dari 17 tuntutan rakyat yang beredar di media sosial, tiga poin ditujukan kepada Polri dengan tenggat waktu pemenuhan hari ini, yaitu:
-
Membebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
-
Menghentikan kekerasan polisi dan menaati SOP pengendalian massa.
-
Menangkap dan memproses hukum secara transparan anggota maupun komandan yang melakukan atau memerintahkan tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM.
Selain itu, terdapat satu poin dari delapan tuntutan dengan jangka waktu setahun yang berkaitan langsung dengan Polri, yakni reformasi kepemimpinan dan sistem kepolisian agar lebih profesional dan humanis.
