Ingetindonesia.com,JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurrachman mengungkapkan dirinya mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau program dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tetap menerima insentif meskipun operasionalnya di tengah penghentian sementara (suspend).
Dudung menyebut dirinya telah turun langsung melakukan pengecekan ke lapangan. “Presiden mengarahkan kepada saya, ‘Pak Dudung coba dicek’,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Ia menegaskan, program MBG merupakan salah satu prioritas nasional sekaligus program unggulan Presiden Prabowo. Selain MBG, KSP juga akan ikut memonitor pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih agar berjalan sesuai dengan target pemerintah.
“Program prioritas nasional ini harus kita pastikan berjalan dengan baik, termasuk MBG dan Koperasi Merah Putih. Nanti kita cek,” kata Dudung.
Dudung juga memastikan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak guna program berjalan lancar dan tepat sasaran. Ia bahkan berjanji akan membuka ke publik jika ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan program.
“Kalau saya temukan, saya akan langsung buka ke wartawan. Sampaikan siapa pelakunya, siapa yang tidak benar. Karena ini uang rakyat, rakyat harus tahu,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi mekanisme terkait pemberian insentif kepada SPPG yang disuspend. Ia menjelaskan bahwa tidak semua SPPG yang disewakan otomatis kehilangan insentif, karena keputusan tersebut bergantung pada penyebab dan tingkat pelanggaran.
Menurut Dadan, dalam kasus Kejadian Luar Biasa (KLB), pemberian insentif ditentukan dari sumber masalah. Jika kejadian terjadi akibat kegagalan mitra atau yayasan, seperti fasilitas dapur yang tidak memenuhi standar, maka SPPG tersebut tidak dapat menerima insentif.
“Hal serupa terjadi jika masalah keamanan pangan disebabkan oleh bahan baku yang tidak segar atau kesalahan dari mitra penyedia,” jelasnya.
Lebih lanjut Dadan menegaskan bahwa SPPG yang terbukti melakukan praktik tidak sehat, seperti pemasok monopoli atau permainan harga, juga dipastikan tidak akan mendapatkan insentif.
Pemerintah memastikan bahwa pengawasan ketat akan terus dilakukan untuk program MBG berjalan sesuai tujuan, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
