Ingetindonesia.com,Jakarta – Pejabat Gubernur Sementara (PGS) Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti memastikan arah kebijakan bank sentral tetap berjalan seperti sebelumnya setelah Gubernur BI Perry Warjiyo mengundurkan diri. BI tetap memprioritaskan stabilitas nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi.
Destry mengatakan dirinya otomatis menjalankan tugas sebagai Pejabat Gubernur Sementara sesuai ketentuan undang-undang. Saat ini, Dewan Gubernur BI masih berjumlah lima orang.
“Dengan adanya pengunduran diri dari Bapak Gubernur kita sebelumnya, Bapak Perry Warjiyo, maka kami sekarang di anggota Dewan Gubernur memang masih ada lima, di mana saya sebagai Deputi Gubernur Senior, otomatis secara undang-undang, kalau Gubernurnya berhalangan, maka Deputi Gubernur Senior itu menggantikan sebagai Pejabat Gubernur Sementara,” kata Destry dalam Editor Briefing secara daring, Jumat (31/7/2026).
Destry menegaskan statusnya sebagai PGS bersifat sementara hingga proses pengisian jabatan Gubernur BI dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.
Meski terjadi pergantian kepemimpinan, Destry memastikan kebijakan BI tetap konsisten. Stabilitas rupiah dan inflasi masih menjadi fokus utama bank sentral.
“Intinya, dengan formasi kami sekarang ini, kami akan tetap komitmen, di mana kami saat ini untuk rupiah, baik itu untuk melihat dekat ataupun berkenaan inflasi, maka itu menjadi komitmen kami. Itu menjadi target dan fokus,” ujarnya.
Menurut Destry, BI akan terus berada di pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Bank sentral akan menggunakan sejumlah instrumen intervensi, termasuk pasar spot, Non Deliverable Forward (NDF), dan Domestic Non Deliverable Forward (DNDF).
“Untuk rupiah, kita akan tetap konsisten, kita akan berada di pasar, kita akan masuk untuk intervensi, apakah spot, NDF, ataupun DNDF,” kata Destry.
BI juga akan mengoptimalkan arus modal asing yang masuk ke Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kondisi sektor eksternal dan mendukung stabilitas rupiah.
BI Perkuat Pengendalian Inflasi
Selain menjaga rupiah, BI akan terus memperkuat pengendalian inflasi melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Koordinasi dilakukan melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). BI juga akan melanjutkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk membantu daerah meningkatkan produksi dan menjaga ketersediaan pangan.
“Termasuk juga untuk inflasi, kita juga tentu memperkuat tim pengendali inflasi pusat dan daerah. Kami bersama-sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai Gerakan Pengendalian Inflasi dan GNPIP. Jadi itu gerakan langsung ke daerah bagaimana kita bantu mereka,” jelasnya.
Koordinasi dengan Pemerintah dan KSSK
Untuk menjaga stabilitas sektor keuangan, BI juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Koordinasi tersebut dilakukan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Selain itu, BI akan terus mengoptimalkan kebijakan makroprudensial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Teman-teman tolong, saya ingin menekankan bahwa dengan formasi kami sekarang, saat ini di Bank Indonesia, stance kita tetap sama, tidak berubah dibandingkan dengan posisi stance sebelumnya. Kita akan tetap memfokuskan stabilitas, dengan mengoptimalkan berbagai instrumen dan berbagai kebijakan yang kami miliki,” tegas Destry.
Di sisi lain, BI juga akan melanjutkan kebijakan di sektor sistem pembayaran, pengembangan UMKM, ekonomi syariah, dan ekonomi hijau.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi BI untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
