Ingetindonesia.com,Jakarta – Sejumlah pemimpin politik New York mengecam keras pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyusul operasi militer AS di Venezuela yang berujung pada penangkapan dan dakwaan terhadap Presiden Venezuela Nicolás Maduro serta istrinya, Cilia Flores. Langkah tersebut dinilai sebagai tindakan sepihak yang melanggar hukum nasional maupun internasional.
Wali Kota New York City yang baru dilantik, Zohran Mamdani, menyatakan telah menerima pengarahan terkait penangkapan Maduro dan Flores oleh militer AS, termasuk rencana penahanan keduanya di tahanan federal di New York. Dalam pernyataannya di media sosial, Mamdani menyebut serangan terhadap negara berdaulat sebagai bentuk tindakan perang.
“Menyerang negara berdaulat secara sepihak adalah tindakan perang dan pelanggaran terhadap hukum federal serta hukum internasional,” ujar Mamdani. Ia menambahkan bahwa upaya terang-terangan untuk mengganti rezim tidak hanya berdampak bagi warga di luar negeri, tetapi juga langsung memengaruhi warga New York, termasuk puluhan ribu komunitas Venezuela yang tinggal di kota tersebut. “Fokus saya adalah keselamatan mereka dan seluruh warga New York,” tegasnya.
Gubernur New York Kathy Hochul juga menyampaikan kritik tajam terhadap Presiden Trump. Ia menilai langkah tersebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan karena dilakukan tanpa persetujuan Kongres. Hochul menegaskan bahwa New York merupakan rumah bagi komunitas Venezuela yang besar dan ia berdiri bersama keluarga-keluarga Venezuela yang berharap akan masa depan yang lebih stabil dan damai.
Meski demikian, Hochul menyatakan tidak ada ancaman kredibel terhadap keamanan New York saat ini. Namun, aparat Kepolisian Negara Bagian New York tetap berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya untuk memantau situasi.
Senate Minority Leader Chuck Schumer turut angkat suara. Ia menyebut Nicolás Maduro sebagai diktator yang tidak sah, namun menilai tindakan militer tanpa otorisasi Kongres dan tanpa rencana pasca-operasi yang jelas sebagai langkah yang sembrono. Schumer juga mengungkapkan kekecewaannya karena sebelumnya pemerintahan Trump berulang kali menyatakan tidak akan melakukan aksi militer atau perubahan rezim di Venezuela.
“Gagasan bahwa Trump kini berencana ‘mengelola’ Venezuela seharusnya menimbulkan ketakutan bagi seluruh rakyat Amerika,” kata Schumer.
Sementara itu, Jaksa Agung New York Letitia James menyatakan keprihatinan mendalam terhadap pelanggaran supremasi hukum. Ia mengakui Maduro sebagai pemimpin yang telah menyebabkan penderitaan rakyat Venezuela, namun menegaskan bahwa konstitusi dan aturan hukum tidak boleh diabaikan dalam situasi apa pun.
Kecaman serupa datang dari Anggota Kongres AS asal Brooklyn, Yvette Clarke. Ia menyebut operasi militer AS sebagai tindakan agresi yang inkonstitusional dan tidak mencerminkan nilai-nilai Amerika. Menurutnya, penculikan kepala negara berdaulat tanpa persetujuan Kongres merupakan ancaman langsung bagi demokrasi.
