Ingetindonesia.com,Jakarta – Pemerintah menyatakan telah bergerak cepat menangani dampak bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera. Dalam waktu satu bulan pascabencana, lebih dari 1.000 unit rumah hunian telah selesai dibangun untuk masyarakat terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan pembangunan perumahan tersebut merupakan bagian dari langkah konkret pemerintah dalam memastikan pemulihan berjalan cepat dan terukur, bersamaan dengan perbaikan fasilitas publik di wilayah terdampak.
“Dalam satu bulan pascabencana, pemerintah bergerak cepat dengan menyelesaikan pembangunan lebih dari 1.000 unit rumah perumahan di tiga provinsi, dibarengi dengan pembangunan rumah lainnya serta perbaikan fasilitas publik secara berkala,” ujar Teddy, dikutip dari akun Instagram Sekretariat Kabinet, Minggu (4/1/2026).
Teddy menuturkan, Presiden Prabowo Subianto juga telah turun langsung meninjau kemajuan pembangunan perumahan bagi korban bencana. Pada 1 Januari 2026, Presiden memeriksa 600 unit rumah pertama yang dibangun oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara di Aceh Tamiang.
“Di hari pertama tahun 2026, Presiden Prabowo mengecek langsung 600 unit pertama dari total 15.000 unit rumah hunian yang sedang dibangun Danantara, sekaligus melaksanakan rapat koordinasi di Aceh Tamiang,” katanya.
Menurut Teddy, total hunian yang direncanakan akan dibangun Danantara untuk korban bencana di Sumatera mencapai 15.000 unit. Pembangunan tersebut ditujukan untuk menyediakan tempat tinggal yang layak dan mendukung pemulihan kehidupan masyarakat terdampak.
Ia menjelaskan, rumah hunian di Aceh Tamiang dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, mulai dari akses air bersih, listrik, hingga fasilitas sosial.
“Hunian di Aceh Tamiang sudah dilengkapi dengan wifi gratis, air bersih, listrik, tempat ibadah, fasilitas bermain anak, serta akses jalan besar yang memadai,” jelas Teddy.
Selain itu, pemerintah juga tengah membangun 2.500 unit rumah di atas lahan seluas 5,5 hektare di Aceh Tamiang yang merupakan aset milik BUMN. Di kawasan seberang kompleks tersebut, perumahan lainnya juga telah dibangun di atas lahan seluas 3,5 hektar.
“Di titik seluas 5,5 hektare ini sedang dibangun 2.500 unit rumah menggunakan lahan milik BUMN. Di seberang kompleks perumahan ini juga telah dibangun perumahan tetap seluas 3,5 hektar,” ungkapnya.
Teddy menegaskan, pemerintah berkomitmen menyediakan perumahan yang layak dan cepat bagi warga yang terdampak bencana banjir dan longsor. Selanjutnya, pemerintah daerah akan berperan dalam pendataan dan pengaturan warga yang akan menduduki rumah-rumah tersebut.
“Pemerintah membangun hunian yang layak dan cepat. Untuk selanjutnya, pemerintah daerah bertugas untuk data dan mengatur warga yang akan menempati rumah hunian tersebut,” ujar Teddy.
Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya pemerintah pemulihan pascabencana tidak hanya fokus pada tanggap darurat, tetapi juga menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat melalui penyediaan perumahan yang aman dan manusiawi.
