Ingetindonesia.com,JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya memperkuat layanan kesehatan masyarakat melalui pencegahan dan deteksi dini. Menurutnya, negara tidak boleh hanya hadir ketika masyarakat sudah mengalami sakit berat.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI 2026 di Jakarta, Jumat (14/8/2026).
“Negara harus menjaga kesehatan rakyat sebelum mereka sakit berat,” ujar Prabowo.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyoroti persoalan kekurangan dokter yang masih terjadi di berbagai daerah. Kondisi tersebut terutama dirasakan wilayah yang jauh dari ibu kota provinsi dan kawasan Indonesia Timur.
Indonesia Masih Kekurangan Dokter
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan yang disampaikan Prabowo, sebanyak 474 kabupaten/kota masih membutuhkan tambahan 84.781 dokter umum.
Kebutuhan tenaga kesehatan juga masih tinggi untuk dokter gigi dan dokter spesialis. Tercatat 505 kabupaten/kota membutuhkan tambahan 127.580 dokter gigi, sementara 481 kabupaten/kota membutuhkan 55.712 dokter spesialis.
Prabowo mengatakan persoalan tersebut harus segera diatasi untuk memperkuat pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia.
“Untuk memperkuat pelayanan kesehatan kita, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum, dan dokter spesialis kita,” tegas Prabowo.
Untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis, pemerintah meningkatkan kapasitas pendidikan kedokteran.
Dalam 21 bulan terakhir, pemerintah telah membuka sembilan fakultas kedokteran baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis.
Program studi spesialis juga untuk pertama kalinya dibuka di 11 provinsi. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter, dokter gigi, dan dokter spesialis di berbagai wilayah.
“Kita menghadirkan program studi spesialis untuk pertama kalinya di 11 provinsi untuk mengejar kebutuhan dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis kita,” kata Prabowo.
Cek Kesehatan Gratis Jangkau 108 Juta Orang
Selain meningkatkan jumlah tenaga medis, pemerintah memperluas program pencegahan melalui Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Program yang diluncurkan pada Februari 2025 tersebut hingga kini telah menjangkau 108 juta orang.
Pada 2025, sebanyak 70,2 juta orang tercatat mengikuti program Cek Kesehatan Gratis. Sementara hingga akhir Juni 2026, jumlah peserta mencapai 59,5 juta orang.
Layanan tersebut kini tersedia di 10.255 puskesmas yang tersebar di 38 provinsi.
Prabowo menekankan bahwa pemeriksaan kesehatan secara rutin penting untuk menemukan potensi masalah kesehatan sejak dini. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh penanganan sebelum kondisi penyakit berkembang menjadi lebih serius.
Penguatan layanan kesehatan juga dilakukan melalui pembangunan dan peningkatan fasilitas rumah sakit di berbagai daerah.
Pemerintah telah membangun dan meningkatkan 66 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
Selain itu, sebanyak 20 rumah sakit baru yang dibangun pemerintah telah mulai beroperasi.
Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, terutama bagi warga yang berada jauh dari pusat pemerintahan dan fasilitas kesehatan rujukan.
Iuran JKN Ditanggung bagi 96,8 Juta Warga
Dari sisi pembiayaan, pemerintah juga memberikan perlindungan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Prabowo menyampaikan bahwa iuran JKN ditanggung penuh pemerintah bagi 96,8 juta warga miskin dan tidak mampu.
Berbagai kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat sistem kesehatan dari hulu hingga hilir.
Upaya tersebut mencakup pencegahan melalui pemeriksaan kesehatan, peningkatan jumlah tenaga medis, pembangunan fasilitas kesehatan, hingga perlindungan pembiayaan bagi masyarakat.
Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berupaya memastikan masyarakat di berbagai daerah tidak hanya memiliki akses terhadap rumah sakit, tetapi juga mendapatkan pelayanan dari dokter dan tenaga kesehatan yang memadai.
