Ingetindonesia.com,BALI — Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan program PLTS 100 GWp di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026). Program pembangkit listrik tenaga surya ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.
Peluncuran dan groundbreaking PLTS 100 GWp dilakukan di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali. Pemerintah menargetkan pembangunan proyek energi surya tersebut dapat dipercepat dan diselesaikan pada 2029.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, program PLTS 100 GWp merupakan bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional Klaster Kemandirian Energi dan Air.
Menurut Prasetyo, pengembangan PLTS ditujukan untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil.
PLTS 100 GWp Ditargetkan Hemat Rp73,9 Triliun per Tahun
Pemerintah memperkirakan pembangunan PLTS 100 GWp dapat menghasilkan efisiensi biaya listrik hingga sekitar Rp73,9 triliun per tahun.
Target tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mendorong percepatan pembangunan pembangkit listrik berbasis energi surya di berbagai wilayah Indonesia.
Indonesia sendiri memiliki potensi energi surya yang sangat besar. Pemerintah memperkirakan potensi energi surya nasional mencapai sekitar 3.294 GWp.
Namun, kapasitas PLTS yang telah terpasang hingga April 2026 baru sekitar 1,5 GWp.
Kesenjangan antara potensi dan kapasitas terpasang tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mendorong pengembangan PLTS 100 GWp secara lebih agresif.
Pembangunan PLTS Dilakukan Bertahap
Pembangunan PLTS 100 GWp akan dilakukan dalam beberapa tahap.
Tahap pembangunan yang disampaikan pemerintah mencakup 17 GWp, kemudian 18 GWp, dan dilanjutkan dengan 30 GWp.
Pada 2026, pemerintah juga menargetkan pembangunan sekitar 30 GWp PLTS sekaligus penghentian 13 GW pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat mempercepat transisi energi Indonesia dari pembangkit berbahan bakar fosil menuju energi terbarukan.
PLTS 100 GWp Sasar Wilayah 3T
Pengembangan energi surya juga diarahkan untuk memperluas akses listrik di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pada 2025, pemerintah membangun 15 pembangkit energi baru terbarukan yang terdiri dari 12 PLTS dan tiga pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH).
Proyek tersebut menggunakan anggaran sekitar Rp103,3 miliar dan ditujukan untuk melayani 1.831 kepala keluarga serta 131 fasilitas umum.
Pada 2026, pembangunan dilanjutkan melalui 39 lokasi PLTS Terpadu di wilayah 3T yang ditujukan untuk sekitar 4.259 rumah tangga dengan anggaran Rp450,2 miliar.
Selain memperkuat ketahanan energi, PLTS 100 GWp juga diproyeksikan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Pembangunan pembangkit energi surya akan membutuhkan investasi dalam pembangkit listrik, baterai, jaringan kelistrikan, hingga industri solar photovoltaic (PV) dalam negeri.
Program ini juga berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan hijau atau green jobs.
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, pemerintah memproyeksikan terciptanya sekitar 1,7 juta lapangan pekerjaan. Lebih dari 760 ribu di antaranya berpotensi menjadi green jobs.
Tantangan Mewujudkan PLTS 100 GWp
Meski memiliki potensi besar, pembangunan PLTS 100 GWp bukan tanpa tantangan.
Pemerintah perlu memastikan kesiapan jaringan listrik, investasi, teknologi penyimpanan energi, industri panel surya dalam negeri, serta kemampuan sistem kelistrikan dalam mengintegrasikan energi surya dalam skala besar.
Jika target pembangunan dapat direalisasikan sesuai rencana, PLTS 100 GWp dapat menjadi salah satu proyek penting dalam transformasi energi Indonesia.
Program ini tidak hanya diharapkan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, tetapi juga meningkatkan ketahanan energi, menekan biaya listrik, memperkuat industri energi terbarukan, dan membuka peluang lapangan kerja baru.
