Ingetindonesia.com,JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto berencana meningkatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi Badan Pengadaan Pemerintah. Penguatan kelembagaan tersebut ditujukan untuk mengonsolidasikan pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat serta daerah.
Rencana tersebut disampaikan Prabowo saat membacakan pidato RAPBN 2027 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
“Kita akan tingkatkan lembaga LKPP jadi badan pengadaan pemerintah,” ujar Prabowo.
Prabowo Soroti Pengadaan Barang yang Tidak Terkoordinasi
Prabowo menilai disiplin fiskal tidak hanya diperlukan saat pemerintah menyusun dan mengesahkan anggaran. Menurutnya, pengawasan harus berlanjut hingga tahap pelaksanaan setiap rupiah yang dibelanjakan negara.
Ia menyoroti praktik pembelian barang yang sama oleh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah secara terpisah.
“Terlalu banyak kementerian dan lembaga daerah beli barang yang sama. Beli sendiri-sendiri dengan harga berbeda. Spesifikasi sama karena prosesnya berulang karena jumlahnya terpecah, dan daya tawar negara menjadi lemah,” kata Prabowo.
Karena itu, pemerintah akan mendorong koordinasi pengadaan barang dan jasa agar pembelian dapat dilakukan secara lebih terintegrasi.
“Kita harus hentikan APBN digunakan membeli barang yang sama tanpa koordinasi seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling berbicara,” tegasnya.
Prabowo mengungkapkan, data LKPP menunjukkan konsolidasi pengadaan pemerintah daerah telah menghasilkan efisiensi 20,86 persen pada 2025 dan meningkat menjadi 25,43 persen pada 2026.
Menurutnya, efisiensi dapat semakin besar jika konsolidasi pengadaan dilakukan secara luas dan disiplin.
Pemerintah akan mengoptimalkan penggunaan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktik pengadaan terbaik.
“Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin konsolidasi gunakan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktik pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30% dari belanja pengadaan Rp1.200 triliun,” ujar Prabowo.
Dengan asumsi efisiensi mencapai 30 persen, pemerintah memperkirakan potensi penghematan dapat mencapai sekitar Rp360 triliun.
“Ini bukan angka kecil. Kita bisa berbuat banyak dengan Rp1.200 triliun,” lanjutnya.
Harga Layar Pintar Turun dari Rp150 Juta Jadi Rp26 Juta
Prabowo memberikan contoh pengadaan layar pintar interaktif yang sebelumnya dilakukan pemerintah daerah secara terpisah.
Sebelum dikonsolidasikan, harga pembelian perangkat tersebut berada di kisaran Rp100 juta hingga Rp150 juta per unit.
Setelah pembelian dikonsolidasikan, pemerintah memperoleh harga sekitar Rp26 juta per unit.
“Pembeli dikonsolidasikan di Kemendisdakmen Rp26 juta per unit. Ini penghematan 6 kali. Beli Rp26 juta termasuk ongkir dan pasang sampai ke tempat terpencil dan terluar,” kata Prabowo.
Menurutnya, contoh tersebut menunjukkan besarnya potensi penghematan apabila pemerintah memiliki daya tawar yang lebih kuat melalui pengadaan secara terpusat dan terkoordinasi.
Prabowo mengatakan pemerintah akan segera mengonsolidasikan pengadaan barang dan jasa yang memiliki karakteristik serupa.
LKPP Akan Diperkuat Menjadi Badan Pengadaan Pemerintah
Penguatan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah diharapkan dapat memperkuat koordinasi pengadaan barang dan jasa di seluruh Indonesia.
Dengan kelembagaan yang lebih kuat, pemerintah dapat mengonsolidasikan kebutuhan pengadaan dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan efisiensi APBN dan APBD serta memastikan anggaran negara digunakan secara optimal.
Pemerintah berharap konsolidasi pengadaan dapat meningkatkan daya tawar negara, mencegah pembelian dengan harga yang tidak efisien, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
