Ingetindonesia.com, Jakarta– Pemerintah menyiapkan anggaran Rp31 triliun untuk PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu pada 2027. Anggaran tersebut disiapkan untuk mendukung proses pengalihan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara bertahap.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan anggaran PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu tersebut telah disiapkan pemerintah pusat.
“Untuk PPPK yang paruh waktu menjadi penuh waktu pemerintah pusat, itu anggarannya sekitar Rp31 triliun, kita sudah siapkan,” ujar Purbaya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Anggaran PPPK Paruh Waktu Tidak Ganggu Fiskal
Purbaya memastikan anggaran Rp31 triliun untuk PPPK tidak akan membahayakan kondisi fiskal pemerintah pada 2027.
Menurut Purbaya, kebutuhan anggaran untuk proses pengalihan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu akan dipenuhi melalui realokasi anggaran.
Dengan demikian, pemerintah tidak perlu menambah tekanan terhadap kondisi fiskal tahun depan.
Selain itu, proses pengalihan status PPPK tidak dilakukan sekaligus. Pemerintah akan menjalankannya secara bertahap hingga tiga tahun ke depan.
“Jadi itu kita harapkan memberi kepastian kepada para guru pekerja PPPK. Jadi nggak usah khawatir lagi ke depan,” kata Purbaya.
231.246 Guru PPPK Berstatus Paruh Waktu
Kebijakan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu terutama berkaitan dengan tenaga guru.
Berdasarkan paparan Menteri PAN-RB Rini Widyantini, terdapat 955.245 guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, sebanyak 231.246 guru merupakan PPPK paruh waktu.
Angka tersebut menjadi bagian penting dalam kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kepastian status dan kebutuhan tenaga pendidik.
Di sisi lain, pemerintah juga memproyeksikan kebutuhan guru nasional mencapai 526.689 formasi.
Kebutuhan tersebut mencakup guru untuk sekolah di bawah Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Sekolah Rakyat, serta Sekolah Garuda.
“Sejumlah PPPK khusus untuk guru adalah sebanyak 955.245 orang dan PPPK paruh waktu yang profesinya sebagai guru sebanyak 231.246 orang, dan kebetulan pada saat ini ada proyeksi kebutuhan untuk pemenuhan untuk guru nasional itu sebanyak 526.689 formasi,” ujar Rini setelah rapat pemerintah dan DPR, Selasa (18/8/2026).
PPPK Guru Bisa Ikut Seleksi PNS
Selain memberikan kesempatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK untuk mengikuti seleksi PNS.
Guru yang sudah berstatus PPPK penuh waktu diperkirakan dapat mengikuti seleksi PNS pada awal 2027.
“PPPK paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk PPPK guru untuk ikut seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027,” jelas Rini.
Dengan kebijakan tersebut, guru PPPK memiliki dua peluang. Pertama, PPPK paruh waktu dapat beralih menjadi PPPK penuh waktu. Kedua, guru PPPK dapat mengikuti seleksi PNS sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah Siapkan Formasi Guru Nasional
Pemerintah juga akan membuka kebutuhan formasi guru nasional. Formasi tersebut termasuk untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di Sekolah Rakyat, Sekolah Terintegrasi, dan Sekolah Garuda.
Kebijakan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan guru sekaligus memberikan kepastian bagi tenaga pendidik yang saat ini berstatus PPPK paruh waktu.
Dengan anggaran Rp31 triliun, pemerintah mulai menyiapkan proses PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu pada 2027 secara bertahap.
