Ingetindonesia.com,Jakarta- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengambil langkah tegas dengan membekukan sementara rekening bank yang tidak aktif bertransaksi atau dormant selama minimal tiga bulan. Langkah ini dilakukan demi melindungi masyarakat sekaligus menjaga integritas sistem keuangan nasional.
Rekening dormant kerap menjadi sasaran penyalahgunaan dalam aktivitas ilegal, termasuk tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, pemblokiran ini dianggap sebagai upaya pencegahan yang penting.
“Untuk melindungi masyarakat dan sistem keuangan, PPATK menghentikan sementara transaksi pada sejumlah rekening dormant, sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” tulis PPATK melalui akun Instagram resmi @ppatk_indonesia, Jumat (25/7).
Meskipun diblokir sementara, PPATK menegaskan bahwa dana nasabah tetap aman dan tidak hilang. Selain itu, status rekening tetap tercatat aktif di sistem perbankan.
“Tindakan ini menjadi notifikasi kepada nasabah, ahli waris, atau entitas pemilik rekening bahwa rekening tersebut masih tercatat aktif meski lama tidak digunakan,” jelas PPATK.
Nasabah Bisa Ajukan Keberatan
Bagi nasabah yang tidak setuju dengan tindakan pembekuan ini, PPATK memberikan ruang untuk mengajukan keberatan. Pengajuan dapat dilakukan dengan mengisi formulir digital di tautan: bit.ly/FormHensem.
Setelah formulir diisi, pihak bank bersama PPATK akan melakukan review dan pendalaman informasi. Proses ini memakan waktu maksimal lima hari kerja, dan dapat diperpanjang hingga 15 hari jika data nasabah belum lengkap.
“Jika hasil penelusuran menunjukkan tidak ada pelanggaran atau penyalahgunaan, maka rekening akan segera dibuka kembali,” tambah PPATK.
Dampak pada Dunia Usaha dan Perbankan
Langkah PPATK ini memiliki dampak signifikan terhadap sektor keuangan dan bisnis. Di satu sisi, kebijakan ini memperkuat upaya pencegahan kejahatan keuangan dan memberikan sinyal kuat kepada pelaku usaha agar menjaga transparansi transaksi keuangannya. Di sisi lain, dunia perbankan juga harus meningkatkan komunikasi kepada nasabah terkait kebijakan ini agar tidak menimbulkan kebingungan.
Pelaku usaha dan individu disarankan untuk rutin menggunakan rekening aktifnya atau menutup rekening yang tidak digunakan, agar tidak terdampak kebijakan pemblokiran ini.
PPATK mengimbau masyarakat untuk memeriksa status rekening melalui layanan mobile banking, ATM, atau langsung ke kantor cabang masing-masing bank.
Dengan kebijakan ini, PPATK berharap sistem keuangan nasional makin terlindungi dari potensi penyalahgunaan, sekaligus mendorong masyarakat untuk lebih aktif dan tertib dalam mengelola rekening perbankan mereka.
