Ingetindonesia.com,Jakarta — Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merilis hasil investigasi awal terkait gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam misi penjaga perdamaian UNIFIL di Lebanon. Insiden tersebut diketahui terjadi dalam dua peristiwa berbeda, masing-masing pada 29 Maret dan 30 Maret 2026.
Juru bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, mengungkapkan bahwa pada insiden 29 Maret, pasukan perdamaian diduga terkena tembakan proyektil dari tank Merkava milik militer Israel. Temuan ini diperoleh berdasarkan analisis lokasi kejadian serta fragmen proyektil yang ditemukan di pos PBB.
“Berdasarkan bukti yang tersedia, termasuk analisis lokasi dampak dan khususnya fragmen proyektil yang ditemukan di posisi PBB 7-1, proyektil tersebut adalah peluru utama tank kaliber 120 mm, yang ditembakkan oleh tank Merkava milik Pasukan Pertahanan Israel dari arah timur menuju Ett Taibe,” ujar Dujarric, Kamis (9/4/2026).
Sementara itu, dalam peristiwa kedua pada 30 Maret 2026, PBB menyimpulkan bahwa korban diduga terkena ledakan bom rakitan (improvised explosive device/IED) yang kemungkinan dipasang oleh kelompok Hizbullah. Dugaan ini didasarkan pada analisis lokasi ledakan, kondisi kendaraan yang terdampak, serta temuan perangkat IED kedua di sekitar lokasi.
“Investigasi menilai bahwa, mengingat lokasi kejadian, karakteristik ledakan, serta konteks saat ini, IED tersebut kemungkinan besar dipasang oleh Hizbullah,” jelasnya.
Adapun prajurit TNI yang gugur dalam insiden tersebut adalah Kopral (Anm) Farizal Rhomadon pada 29 Maret, serta Mayor (Anm) Zulmi Aditya Iskandar dan Sersan Satu (Anm) Muhammad Nur Ichwan pada 30 Maret.
PBB menyatakan bahwa investigasi penuh masih terus berlangsung dan Dewan Penyelidikan akan dibentuk untuk mendalami kedua kasus tersebut sesuai prosedur yang berlaku. Temuan awal ini juga telah disampaikan kepada Pemerintah Indonesia, Israel, dan Lebanon.
Dujarric menegaskan bahwa insiden terhadap pasukan penjaga perdamaian tidak dapat diterima dan harus diproses secara hukum.
“Kami telah meminta kepada pihak-pihak terkait agar kasus-kasus ini diselidiki dan diproses secara hukum oleh otoritas nasional untuk memastikan pertanggungjawaban pidana,” tegasnya.
Sementara itu, Pemerintah Indonesia mendesak seluruh pihak terkait untuk mengusut tuntas insiden tersebut dan memastikan para pelaku dibawa ke pengadilan. Indonesia juga mendorong UNIFIL untuk menyampaikan protes resmi kepada pihak-pihak yang terlibat.
Pelaksana Tugas Direktur Keamanan dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI, Veronica Rompis, menekankan bahwa hasil investigasi PBB saat ini masih bersifat awal. Namun, jika temuan akhir menguatkan dugaan tersebut, Indonesia akan mengambil sikap tegas.
“Pemerintah Indonesia akan mengutuk keras Israel atas tindakan yang menyebabkan gugurnya prajurit TNI. Ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional,” ujarnya.
Indonesia juga berencana meminta Dewan Keamanan PBB untuk mendorong penyelidikan menyeluruh serta memastikan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab.
Kementerian Luar Negeri RI menilai insiden ini tidak terlepas dari memburuknya situasi keamanan di Lebanon Selatan. Serangan militer Israel di kawasan tersebut dinilai meningkatkan risiko bagi pasukan penjaga perdamaian dan menghambat pelaksanaan mandat UNIFIL sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701.
Operasi militer yang terus berlanjut, termasuk upaya mempertahankan kehadiran di wilayah tersebut, disebut berpotensi memperburuk stabilitas kawasan dan membahayakan keselamatan personel penjaga perdamaian.
