Ingetindonesia.com,Solok— Pemerintah memprioritaskan normalisasi sungai dalam penanganan pascabencana banjir bandang (Galodo) di Nagari Muaro Pingai, Sumatera Barat.
Langkah ini dilakukan untuk mencegah potensi banjir ulang saat hujan deras.
Dalam rapat koordinasi bersama unsur kebencanaan dan masyarakat, disampaikan bahwa posisi sungai saat ini lebih tinggi dari permukiman warga.
Sekretaris Nagari Muaro Pingai, Vira Angelina, mengatakan kondisi sungai saat ini jauh lebih tinggi dibandingkan permukiman warga.
“Jika hujan deras, air sungai sangat mudah meluap dan kembali masuk ke rumah warga. Karena itu normalisasi sungai harus segera dilakukan agar tidak terjadi bencana susulan,” kata Vira, saat ditemui.
Kondisi tersebut dinilai berisiko dan membutuhkan penanganan segera.
Selain normalisasi sungai, pemerintah juga menyiapkan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak.
Pembangunan hunian tetap tidak mensyaratkan sertifikat tanah dan dapat menggunakan lahan hibah, termasuk tanah adat.Selain normalisasi sungai, pemerintah juga membahas pemulihan irigasi pertanian serta penyediaan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak. Menurut Vira, pembangunan hunian tetap tidak harus menggunakan sertifikat tanah.
“Untuk hunian tetap, cukup dengan surat hibah atau pernyataan kesediaan lahan, termasuk pada tanah adat. Ini untuk mempercepat proses pembangunan rumah bagi korban,” ujarnya.
Masalah sanitasi turut dibahas. Irigasi dan saluran air yang rusak menyebabkan MCK warga tidak dapat digunakan. Sebagai solusi sementara, pemerintah akan menyediakan toilet portable di lokasi tertentu.
Di sisi lain, proses pemulihan juga diarahkan pada penguatan ekonomi masyarakat, terutama perempuan. Direktur Eksekutif ICRP, Ilma Sovriyanti, menegaskan bahwa pemulihan pascabencana tidak dapat hanya berfokus pada pembangunan fisik.
“Pemulihan tidak bisa hanya bertumpu pada infrastruktur. Normalisasi sungai memang penting, tetapi yang tidak kalah krusial adalah memastikan masyarakat, terutama perempuan, kembali memiliki ruang aman untuk beraktivitas dan menggerakkan ekonomi keluarga,” kata Ilma.
Ilma menilai perempuan di Muaro Pingai memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan keluarga dan keberlanjutan pemulihan pascabencana.
“Perempuan bukan hanya penyintas, tetapi aktor utama dalam proses pemulihan. Mereka menjaga ketahanan ekonomi keluarga sekaligus merawat nilai-nilai kearifan lokal,” ujarnya.
Saat ini, perempuan Muaro Pingai mulai bangkit melalui berbagai kegiatan ekonomi berbasis potensi lokal, seperti perdagangan, peternakan skala rumah tangga, budidaya lele, pengolahan ikan bilis Danau Singkarak, serta produksi tikar pandan yang merupakan warisan budaya setempat.
Salah seorang warga terdampak, Nilmawati, mengaku tetap berusaha berdagang meski kondisi belum sepenuhnya pulih.
“Kami tidak bisa hanya menunggu bantuan. Walaupun rumah rusak dan kondisi sulit, kami tetap berusaha agar ekonomi keluarga tetap berjalan,” ujar Nilmawati.
Terkait relokasi, pemerintah nagari mengakui masih terdapat dilema di tengah masyarakat, khususnya bagi warga yang tinggal di rumah pusaka di bantaran sungai. Meski demikian, pemerintah berharap warga dapat mempertimbangkan aspek keselamatan jangka panjang mengingat perubahan kondisi sungai pascagalodo yang dinilai semakin berisiko.
Pemerintah daerah bersama lembaga pendamping memastikan proses pemulihan akan terus dipercepat melalui koordinasi lintas sektor agar masyarakat Muaro Pingai dapat kembali beraktivitas secara aman dan berkelanjutan.
