Ingetindonesia.com,Papua – Pemerintah Provinsi Papua Selatan tengah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang). Proses perencanaan ini diarahkan agar selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan tetap mengakomodasi kebutuhan lokal masyarakat Papua Selatan.
Dalam sambutannya secara daring, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, menegaskan bahwa RPJMD harus menjadi dokumen strategis yang mengintegrasikan prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN, namun tetap memperhatikan karakteristik dan potensi daerah.
“RPJMD harus disusun dengan pendekatan yang rasional, partisipatif, dan berbasis data. Ini penting agar hasilnya bisa benar-benar dijalankan,” ujar Restuardy dalam rilis yang diterima redaksi, Selasa (8/7/2025).
Dalam forum Musrenbang ini, sejumlah isu strategis turut dibahas, antara lain pengendalian inflasi daerah, pengurangan kemiskinan dan stunting, peningkatan kesempatan kerja, serta perlindungan terhadap masyarakat adat dan lingkungan hidup.
Kemendagri merekomendasikan sejumlah arah kebijakan, seperti:
Peningkatan konektivitas antarwilayah,Pelestarian budaya lokal, Penguatan layanan publik hingga ke kampung-kampung,Pembangunan tata kelola pemerintahan yang cerdas dan transparan.
Sementara itu, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menekankan pentingnya menjadikan RPJMD sebagai pedoman utama pembangunan yang menyeluruh dan realistis.
“Kita ingin pembangunan lima tahun ke depan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Untuk itu, partisipasi semua pihak sangat dibutuhkan,” tegas Apolo.
Pemerintah daerah berharap dokumen RPJMD ini mampu menjadi pijakan pembangunan Papua Selatan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
