Ingetindonesia.com,Jakarta – Tingginya angka obesitas di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Berdasarkan hasil skrining kesehatan yang dilakukan terhadap hampir 10 ribu ASN pada tahun 2024, sebanyak 62,09 persen ASN terdeteksi mengalami obesitas, yang dinilai berisiko meningkatkan prevalensi penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes, hipertensi, stroke, dan penyakit jantung.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menyebut bahwa dari total peserta skrining sebanyak 9.936 ASN, 40,03 persen berada pada kategori obesitas tingkat I (indeks massa tubuh/IMT 30-40), dan 22,06 persen obesitas tingkat II (IMT 40,1-50).
“Obesitas ini tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tapi juga pada produktivitas dan pelayanan publik secara keseluruhan,” ujar Ani dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (20/7).
Selain obesitas, kesehatan mental ASN juga mendapat sorotan. Melalui pengukuran menggunakan alat SRQ-29 dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), 15,03 persen ASN terindikasi memiliki potensi gangguan kesehatan mental, mulai dari gangguan emosional ringan hingga gangguan tidur. Meski belum merupakan diagnosis klinis, hasil ini menunjukkan pentingnya layanan konseling dan deteksi dini.
Dari sisi kebugaran jasmani, hanya 9,6 persen ASN yang masuk dalam kategori “baik” atau “baik sekali” berdasarkan uji Rockport Walk Test, sementara mayoritas berada pada kategori “cukup” hingga “kurang”. Hal ini menjadi sinyal perlunya peningkatan aktivitas fisik di lingkungan kerja.
Pemprov DKI Luncurkan Program Jakarta BERJAGA
Sebagai respons, Pemprov DKI menggulirkan program Jakarta BERJAGA (Bergerak, Bekerja, Berolahraga, dan Bahagia), sebuah kampanye gaya hidup sehat yang menargetkan ASN maupun masyarakat umum. Salah satu tantangannya mengajak peserta berjalan kaki minimal 7.500 langkah per hari selama 21 hari berturut-turut.
“Program ini dirancang untuk menurunkan risiko PTM dan sekaligus meningkatkan kesehatan mental dengan cara sederhana namun konsisten,” ujar Ani.
Guna mendorong motivasi, Pemprov juga meluncurkan gerakan edukatif bertajuk “Challenge Downgrade Ukuran Bajumu”, yang bertujuan menginspirasi ASN mencapai berat badan ideal. Selain itu, telah disiapkan Agen Perubahan (Agent of Change) PTM dan layanan konseling kesehatan di kantor-kantor publik.
Di bidang kesehatan mental, Pemprov DKI memperluas layanan daring JakCare, yang memungkinkan ASN dan masyarakat mengakses telekonsultasi kesehatan mental secara gratis. Layanan ini menjadi bagian dari program prioritas Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno.
Dari sisi kebijakan, upaya pengendalian PTM diperkuat melalui Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 dan Instruksi Kepala Dinas Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022. Sebagai bentuk layanan promotif-preventif, Pemprov juga membuka program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dapat diakses masyarakat umum di 44 Puskesmas dan 23 Puskesmas Pembantu.
Melalui berbagai langkah tersebut, Pemprov DKI berharap ASN dapat menjadi contoh dalam menerapkan pola hidup sehat, demi mendukung pelayanan publik yang prima dan berkelanjutan.
