Ingetidonesia.com,Jakarta — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengusulkan perpanjangan dana otonomi khusus (otsus) untuk Aceh. Usulan tersebut disampaikan dengan mempertimbangkan proses pemulihan pascabencana yang diperkirakan membutuhkan waktu hingga tiga tahun.
Hal itu disampaikan Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR di Jakarta, Senin (13/4/2026). Ia menyebutkan, pemerintah daerah Aceh juga berharap agar dana otsus tidak hanya diperpanjang, tetapi juga dikembalikan dalam jumlah besar.
“Mereka (Aceh) juga mengharapkan otsus ini diperpanjang dan dananya, besarannya juga ya kalau enggak bisa sama seperti Papua 2,25% kembali ke 2%,” ujar Tito.
Sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Tito menilai usulan tersebut rasional. Menurutnya, kondisi Aceh saat ini masih dalam tahap menuju fungsional normal.
Singkatnya, dalam dua hingga tiga bulan ke depan, Aceh baru bisa mencapai kondisi normal secara fungsional. Namun, untuk pemulihan secara menyeluruh, dibutuhkan waktu yang lebih lama.
“Tapi sejujurnya bahwa untuk melakukan pemulihan ini paling cepat menurut saya adalah tiga tahun,” tegasnya.
Tito memberikan dampak kerusakan yang cukup besar akibat bencana, di antaranya lebih dari 4.000 fasilitas pendidikan terdampak, sekitar 36.000 rumah mengalami kerusakan berat atau hilang, serta sedikitnya 79 sungai yang membutuhkan normalisasi.
Dengan kondisi tersebut, menurutnya, perpanjangan dana otsus menjadi salah satu instrumen penting untuk mempercepat pemulihan di Aceh.
“Kalau memang kemampuan fiskal negara memungkinkan, mungkin dikembalikan ke 2%, saran kami,” kata Tito.
Di sisi lain, Tito juga mengungkapkan bahwa kondisi inflasi di sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatera mulai menunjukkan perbaikan. Tiga provinsi yang dimaksud yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Ia menjelaskan, inflasi bulanan (bulan ke bulan) menjadi indikator yang lebih relevan dalam melihat kondisi riil pengendalian harga dibandingkan inflasi tahunan (tahun ke tahun).
Secara nasional, inflasi tercatat menurun dari 4,76 persen menjadi 3,48 persen secara tahunan. Sementara secara bulanan, inflasi juga melandai dari 0,68 persen menjadi 0,41 persen.
Khusus di daerah terdampak, Sumatera Barat dan Aceh masing-masing mencatat inflasi bulanan sebesar 0,04 persen, sedangkan Sumatera Utara mengalami deflasi sebesar 0,13 persen.
Tito menyebut, perbaikan ini dipengaruhi oleh pulihnya distribusi barang dan jasa, setelah sebelumnya sempat terganggu akibat kerusakan infrastruktur seperti akses jalan.
“Artinya apa yang dikerjakan selama ini untuk menormalisasi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, mengendalikan harga barang dan jasa, itu sudah cukup baik, karena banyak pasokan sudah masuk,” jelasnya.
Ia menambahkan, membaiknya indikator inflasi bulanan menjadi sinyal bahwa ketersediaan pasokan dan lancarnya distribusi di wilayah terdampak mulai stabil.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat terkait, antara lain Kepala Badan POM Taruna Ikrar, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, perwakilan Badan Pangan Nasional, serta Kantor Staf Presiden.
