Ingetindonesia.com,Jakarta – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berharap pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). KPAI menilai program tersebut memiliki dampak langsung yang dirasakan penerima manfaat sehingga memerlukan evaluasi dan perbaikan secara cepat.
Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menegaskan bahwa program pemberian makanan berbeda dengan program pemerintah lainnya karena dampaknya terjadi secara langsung, baik manfaat maupun risikonya.
“Memberi makan adalah program yang dampaknya terjadi seketika. Begitu pula ketika terjadi kesalahan tata kelola yang berujung pada keracunan massal. Karena itu, tata kelola MBG membutuhkan perubahan yang cepat dan mendasar, tidak bisa menunggu evaluasi tahunan,” ujar Jasra dalam keterangan tertulisnya.
KPAI mengaku telah menerima berbagai masukan dari masyarakat sipil, pengguna media sosial, hingga lembaga pengawas terkait dugaan tingginya angka kasus keracunan dalam pelaksanaan MBG. Menurut Jasra, kasus tersebut dilaporkan telah menyentuh puluhan ribu penerima manfaat dari berbagai kelompok, mulai dari anak-anak, ibu hamil, bayi hingga lansia.
Meski menilai pergantian Kepala BGN sebelumnya dilakukan terlambat, KPAI berharap langkah tersebut dapat menjadi titik awal untuk mengembalikan MBG pada tujuan utamanya, yakni memperbaiki status gizi masyarakat dan menurunkan angka stunting.
“Kami tidak ingin MBG hanya menjadi program bagi-bagi makanan. Program ini harus kembali pada cita-cita awalnya, yakni memperbaiki status gizi nasional, menurunkan stunting, serta menjangkau kelompok rentan dan wilayah prioritas,” katanya.
KPAI juga meminta Kementerian Kesehatan memberikan penjelasan terbuka mengenai efektivitas program MBG dalam menekan angka stunting, termasuk capaian program di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) serta kelompok masyarakat yang menjadi sasaran utama.
Selain menyoroti tata kelola program, KPAI mengingatkan bahwa perbaikan gizi anak tidak cukup hanya melalui pemberian makanan. Menurut Jasra, negara juga perlu memperhatikan lingkungan pangan yang sehat, termasuk pengawasan terhadap promosi makanan dan minuman yang berisiko bagi kesehatan anak.
“Jangan sampai di satu sisi negara memperbaiki gizi melalui MBG, tetapi di sisi lain lingkungan pangan justru dipenuhi industri yang mempromosikan konsumsi tidak sehat bagi anak,” ujarnya.
KPAI juga menyoroti perlunya pengawasan terhadap paparan produk adiktif seperti rokok dan alkohol, serta praktik periklanan yang dinilai dapat memengaruhi pola konsumsi anak dan remaja.
Selama sekitar satu setengah tahun melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG, KPAI bersama masyarakat sipil telah menyusun sejumlah rekomendasi. Di antaranya memprioritaskan program di wilayah rawan pangan, melakukan evaluasi menyeluruh tata kelola, memperkuat standar keamanan pangan, meningkatkan edukasi gizi, memperluas partisipasi masyarakat, melibatkan anak dalam evaluasi program, serta memastikan keselamatan anak selama pelaksanaan MBG.
KPAI juga mendorong penguatan literasi gizi untuk mengurangi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih pada anak-anak.
Menurut catatan KPAI, persoalan stunting masih menjadi salah satu aduan tertinggi dalam klaster kesehatan anak. Selain stunting, lembaga tersebut juga kerap menerima laporan terkait gizi buruk, konsumsi makanan tidak sehat, pemenuhan hak kesehatan anak disabilitas, jaminan kesehatan dasar, hingga dugaan malapraktik layanan kesehatan.
Di akhir keterangannya, Jasra menyampaikan harapan kepada Kepala BGN yang baru, Nanik Sudaryati Deyang, agar mampu membawa perubahan signifikan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
“Kami berharap dengan kepemimpinan baru, MBG menjadi pintu masuk perubahan pola asuh dan pola makan keluarga Indonesia, bukan sekadar program distribusi makanan,” pungkasnya.
