Ingetindonesia.com,Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah yang berencana mengurangi kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, evaluasi anggaran diperlukan agar terlaksananya program menjadi lebih efektif dan efisien tanpa mengurangi tujuan utamanya dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Sultan menegaskan Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis yang memiliki peran penting dalam menekan angka stunting, terutama di berbagai daerah. Meski demikian, besaran anggaran yang dialokasikan perlu dihitung ulang berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.
“Kami menyambut baik dan mendukung penuh upaya pemerintah menghitung ulang alokasi anggaran dan memutar program MBG agar lebih efektif dan efisien,” ujar Sultan dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/6/2026).
Menurutnya, di tengah perekonomian global yang masih berlangsung, pemerintah perlu memprioritaskan penguatan fundamental ekonomi daerah melalui dukungan terhadap sektor-sektor produktif yang mampu memberikan dampak ekonomi luas.
Sultan menyebut sektor manufaktur, hilirisasi pertanian, dan pembangunan infrastruktur perlu mendapat perhatian lebih karena berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan kerja di daerah.
“Pemerintah perlu memperkuat fundamental perekonomian di daerah, terutama pada sektor riil yang memberikan dampak ekonomi luas, baik di sektor manufaktur, hilirisasi pertanian maupun infrastruktur,” katanya.
Sejalan dengan itu, DPD RI mendorong pemerintah untuk kembali meningkatkan alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD), termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Menurut Sultan, instrumen fiskal tersebut sangat penting untuk membantu pemerintah daerah menjalankan program pembangunan sekaligus mendukung realisasi program prioritas nasional.
“Insentif fiskal pemerintah kepada daerah dalam bentuk DAK dan Dana Bagi Hasil tidak hanya membantu pemerintah daerah merealisasikan kebijakan daerah, tetapi juga mendukung pelaksanaan program-program prioritas pemerintah di daerah,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri memastikan Sekretaris Negara Prasetyo Hadi akan ada penyesuaian kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis berdasarkan hasil evaluasi pemerintah. Namun, ia menegaskan langkah tersebut bukan merupakan pemangkasan anggaran.
“Bukan pemangkasan, tetapi dari hasil perhitungan kami meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari Program MBG ini,” kata Prasetyo.
Pemerintah saat ini tengah melakukan perhitungan ulang terhadap kebutuhan anggaran program tersebut guna memastikan penggunaan APBN lebih tepat sasaran dan tetap mampu mendukung target peningkatan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan di seluruh Indonesia.
