Ingetindonesia.com,Jakarta- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan rencana strategi untuk menempatkan dana pemerintah pusat sebesar Rp10 triliun hingga Rp20 triliun ke Bank Jakarta (dahulu Bank DKI). Keputusan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk mendorong likuiditas dan penyaluran kredit di tingkat daerah.
Rencana tersebut diungkapkan Purbaya usai pertemuan tertutup dengan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Pramono Anung , di Balai Kota Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).
“Kan Jakarta punya Bank DKI [Bank Jakarta]. Saya taruh di Himbara, yang Rp200 triliun, bagaimana kalau saya tambah beberapa puluh triliun ke Bank DKI?” kata Purbaya. Ia mengaku telah meminta kesiapan Bank Jakarta untuk menyerap dana tersebut. “Saya tanya tadi ke Pak Gubernur, apakah Bank DKI bisa nyerap? Jangan sampai saya kasih duit terus panik, waduh gak bisa nyalurkan. Kata Pak Gubernur, bisa,” tegasnya.
Strategi Penempatan Dana dan Perluasan ke Daerah Lain
Purbaya menjelaskan, strategi penempatan dana ini meniru langkah sukses yang sebelumnya dilakukan pemerintah dengan menyalurkan dana sebesar Rp200 triliun ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dana yang ditempatkan di Bank Jakarta ini nantinya diharapkan akan menyebar luas.
Nantinya akan nyebar ke UMKM dan industri lain di Jakarta maupun di tempat lain, ungkap Menkeu.
Tidak hanya Bank Jakarta, Purbaya juga berencana memperluas strategi ini ke bank-bank pemerintah provinsi lainnya, termasuk bank daerah di kawasan Jawa Timur . “Dalam waktu dekat nanti jumlahnya akan saya hitung. Tapi kalau Rp10 triliun, Rp20 triliun aja bisa kali untuk nyerap ya,” tambahnya.
Jakarta Upayakan Pembiayaan Kreatif
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung , menyambut baik rencana Menkeu Purbaya. Ia menjelaskan bahwa pertemuannya adalah langkah untuk menyelaraskan kebijakan fiskal antara Pemprov Jakarta dan pemerintah pusat.
Pramono menyatakan, Pemprov DKI akan mengikuti dan menyesuaikan kebijakan fiskal pusat, termasuk penyesuaian terkait dana bagi hasil (DBH) . Ia menyebutkan adanya pemotongan DBH dalam APBD Jakarta tahun ini, dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun .
Untuk menanggulangi pemotongan tersebut, Pramono mengungkapkan akan melakukan pembiayaan kreatif atau pembiayaan kreatif. Ia mengaku telah meminta izin kepada Kemenkeu untuk menggelar Jakarta Collaboration Fund atau obligasi daerah .
Gubernur Pramono juga mengutarakan harapan agar pemerintah dapat menempatkan dananya ke Bank Jakarta, sama seperti yang dilakukan Menkeu Purbaya ke bank-bank Himbara. “Kami juga bisa memanfaatkannya untuk BUMD-BUMD yang ada di Jakarta,” pungkas Pramono, menegaskan kesiapan daerah untuk bekerja sama.
