Ingetindonesia.com,JAKARTA – Memasuki masa Penilaian Akhir Semester (PAS) atau Ujian Akhir Semester (UAS), sejumlah wilayah di Indonesia saat ini menghadapi tantangan berat akibat bencana banjir dan longsor, terutama di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Menyikapi kondisi tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memberikan fleksibilitas penuh kepada pemerintah daerah untuk mengatur pelaksanaan ujian.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa tidak ada kebijakan penundaan UAS secara seragam untuk daerah terdampak. Ia menegaskan, dinas pendidikan di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota diberi kewenangan penuh untuk menentukan langkah terbaik sesuai kondisi lapangan.
“Tidak ada arahan penundaan yang seragam. Pemerintah daerah paling memahami kesiapan sekolah dan situasi warga belajar,” ujar Mu’ti dalam keterangannya, Minggu (7/12/2025).
Mu’ti menekankan bahwa keselamatan peserta didik serta keberlanjutan proses belajar menjadi prioritas utama. Berdasarkan peninjauannya ke sejumlah sekolah terdampak, kondisi di tiap wilayah sangat beragam. Karena itu, sistem pembelajaran darurat diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.
“Kami memahami situasi ini sangat berat. Karena setiap daerah memiliki kondisi unik, pembelajaran dan UAS kami serahkan kepada dinas pendidikan provinsi maupun kabupaten/kota yang lebih memahami situasi lapangan,” jelasnya.
Kombinasi Belajar Daring, Luring, dan Tenda Darurat
Kemendikdasmen juga membuka opsi pembelajaran darurat melalui metode kombinasi daring, luring, hingga penggunaan tenda sekolah. Pemerintah pusat telah memberikan penyesuaian kurikulum darurat serta menyiapkan tenda-tenda kelas untuk mendukung kelancaran kegiatan belajar.
Di SMAN 1 Batang misalnya, dari 21 ruang kelas yang ada, 15 ruang masih dapat digunakan. Dengan kondisi tersebut, sekolah mengatur jadwal belajar bergiliran antara pagi dan siang. Untuk sekolah yang mengalami kerusakan berat, Kemendikdasmen menyiapkan 25 tenda darurat yang segera didistribusikan ke wilayah terdampak. Beberapa sekolah bahkan harus meliburkan aktivitas belajar untuk sementara demi keamanan.
Pada tahap awal, Kemendikdasmen menyiapkan bantuan Rp 10–25 juta per sekolah, menyesuaikan tingkat kerusakan. Pendataan rinci tengah dilakukan bersama dinas pendidikan dan UPT Kemendikdasmen di daerah sebagai dasar prioritas rehabilitasi pada anggaran 2026.
Total bantuan operasional tanggap darurat yang digelontorkan mencapai Rp 6,4 miliar. Selain itu, kementerian memberikan santunan sebesar Rp 293 juta bagi murid dan guru yang meninggal dunia atau sedang menjalani perawatan akibat bencana.
Hingga 4 Desember 2025, telah disiapkan 10.000 paket perlengkapan sekolah dan 74 tenda darurat untuk daerah terdampak. Bantuan ini akan terus bertambah seiring proses distribusi lanjutan.
Kemendikdasmen memastikan bahwa hak anak untuk terus mendapatkan layanan pendidikan tetap menjadi prioritas, meski dalam kondisi darurat.
“Pendidikan tidak boleh berhenti, dan hak anak harus tetap dipenuhi,” tegas Mu’ti.
