Ingetindonesia.com,Jakarta – Indonesian Conference Religion and Peace (ICRP) menggelar nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita , Kamis (23/5/2026). Mulai dari jemaat lintas agama hingga masyarakat umum berpartisipasi.
Tingginya antusiasme masyarakat terhadap pemutaran film di berbagai daerah yang dinilai menunjukkan semakin terbukanya perhatian masyarakat terhadap kondisi ruang kehidupan dan permasalahan yang dialami masyarakat lokal.
Film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita karya Sutradara Dhandy Dwi Laksono, mengangkat isu megaproyek nasional seluas 2,5 juta hektar di Papua Selatan yang berkaitan dengan produksi pangan, biodiesel sawit, dan bioetanol tebu.
Film ini merupakan hasil kolaborasi Yayasan Indonesia Baru, Greenpeace Indonesia, Jubi, Watchdoc, dan Yayasan Pusaka.
Direktur Eksekutif ICRP, Ilma Sovriyanti , mengatakan pemutaran film tersebut bukan sekadar mengikuti tren atau mencari popularitas, melainkan bagian dari upaya memahami kondisi Papua secara lebih mendalam.
“Ini bukan ikut-ikutan, bukan untuk keren-kerenan. Film Pesta Babi memiliki makna yang dalam yang perlu kita lihat bersama,” ujar Ilma saat membuka acara.
Menurutnya, selama ini publik lebih banyak mengenal Papua melalui narasi pembangunan, wilayah terbesar di Indonesia, serta kekayaan sumber daya alamnya. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kelemahan kemanusiaan dan pengelolaan sumber daya yang perlu menjadi perhatian.
“Selama puluhan tahun kita mendengar Papua sebagai wilayah yang kaya sumber daya alam dan sedang dibangun. Tetapi kita juga perlu melihat bagaimana ancaman terhadap kehidupan manusia dan alam yang terjadi di sana,” ujarnya.
Ilma menegaskan, forum nobar dan diskusi tersebut bukan untuk menciptakan polarisasi atau memperbesar kebencian, melainkan menjadi ruang refleksi bersama mengenai apa yang terjadi di Papua.
“Bukan untuk menjadi superhero atau merasa paling tahu. Kita ingin melihat apa yang bisa dilakukan, dibantu, dipublikasikan, sesuai dengan kenyataan yang terjadi di Papua,” ujarnya.
Sebagai lembaga lintas iman, lanjut Ilma, ICRP memandang persoalan Papua melalui perspektif moral dan kemanusiaan. Ia menilai Papua harus dilihat sebagai bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia.
“ICRP adalah lembaga lintas iman (Interfaith) dengan beragam komunitas agama. Tentu kami melihat bagaimana peran moral agama terhadap peristiwa-peristiwa yang dialami masyarakat Papua, dan bagaimana Papua menjadi bagian dari saudara sebangsa dan setanah air,” ucapnya.
Ia mengatakan diskusi yang diadakan setelah pemutaran film ditayangkan menjadi ruang dialog terbuka untuk membahas berbagai perspektif terkait situasi Papua, termasuk kemungkinan adanya permasalahan lintas sektor dan lintas aktor dalam pembangunan.
Sementara itu dalam diskusi, salah satu pendiri ICRP Musdah Mulia menegaskan bahwa agama pada hakikatnya diturunkan untuk menegakkan keadilan dan memerdekakan manusia dari berbagai bentuk tertentu.
“Semua agama dan kepercayaan diturunkan Tuhan untuk menegakkan keadilan, sehingga tidak ada manusia yang mengalami diskriminasi, eksploitasi, maupun memilih,” ujar Musdah.
Ia menyebut kolonialisme, kapitalisme, dan imperialisme sebagai bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.
Menurut Musdah, persoalan Papua menjadi gambaran nyata ketidakadilan yang terjadi di Indonesia. Namun, ia menilai persoalan tersebut bukan kasus tunggal, melainkan juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti Jambi, Jawa Barat, Kendeng, hingga Halmahera.
“Film ini memang bicara tentang Papua, tapi sebenarnya ini cerita tentang banyak titik deforestasi dan perampasan ruang hidup di Indonesia,” katanya.
Musdah juga menyoroti proyek strategis nasional di Papua yang dinilai berpotensi merusak kawasan hutan. Ia menolak kebijakan pembukaan jutaan hektar lahan hutan untuk dijadikan kawasan pertanian.
“Kalau tanah kosong dijadikan sawah mungkin masih bisa dipahami. Tapi kalau hutan dijadikan sawah, itu tidak masuk akal,” ujarnya.
Selain kritik terhadap pembangunan yang dianggap berorientasi materialistik, Musdah menilai paradigma pembangunan di Indonesia masih sering meminggirkan masyarakat adat dan masyarakat lokal.
Ia mencontohkan sejumlah praktik di negara lain seperti Selandia Baru, Bolivia, Kanada, dan Norwegia yang melibatkan masyarakat adat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan.
“Pembangunan harus melihat masyarakat adat sebagai pihak yang memiliki akses, peluang, hak mengontrol, dan menikmati hasil pembangunan di wilayahnya sendiri,” katanya.
Musdah juga menyentuh perlunya pendekatan kemanusiaan dalam melihat Papua, bukan semata-mata dari perspektif keamanan maupun politik.
Menurutnya, pembangunan di Papua seharusnya diprioritaskan pada layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat lokal.
Dalam kesempatan itu, Musdah mengajak masyarakat lintas agama untuk tidak diam terhadap ketidakadilan. Ia menilai keberpihakan terhadap kemanusiaan merupakan inti dari ajaran seluruh agama.
“Kita tidak boleh diam. Agama mengajarkan kita menegakkan keadilan. Ini bagian dari jihad kemanusiaan,” ujarnya.
Ia juga memastikan pemerintah memastikan pembangunan berjalan untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan oligarki.
“Sudah saatnya kita bersuara, menghentikan pembangunan yang hanya menguntungkan oligarki, dan memastikan pemerintah berada di jalur yang benar untuk membela rakyat,” tegasnya.
