Ingetindonesia.com,Jakarta-Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, turun langsung menangani hambatan perizinan di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas). Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menggenjot produksi minyak nasional yang belakangan terus mengalami penurunan.
Dalam keterangan resminya, Bahlil menyatakan bahwa percepatan investasi di sektor migas sangat penting untuk mendukung ketahanan energi nasional. Ia menekankan bahwa proses perizinan yang berbelit menjadi salah satu penghambat utama kegiatan eksplorasi dan produksi migas di Indonesia.
“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama. Kalau ingin produksi minyak meningkat, maka seluruh hambatan, termasuk perizinan yang berbelit-belit, harus dibereskan,” kata Bahlil, Selasa (30/7/2025).
Menurutnya, masih banyak proyek hulu migas yang tertahan akibat tumpang tindih regulasi dan lambannya proses birokrasi. Karena itu, Kementerian Investasi akan menjadi fasilitator dan akselerator dalam penyelesaian hambatan perizinan yang dihadapi para investor.
Bahlil juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan sistem digital yang terintegrasi antar-kementerian dan lembaga untuk memangkas waktu pengurusan izin. Diharapkan, sistem ini bisa memangkas waktu proses perizinan dari yang sebelumnya bisa memakan waktu berbulan-bulan menjadi hanya hitungan minggu.
Langkah ini sejalan dengan target pemerintah untuk meningkatkan produksi minyak nasional menjadi 1 juta barel per hari pada 2030. Saat ini, produksi minyak Indonesia masih berada di kisaran 600 ribu barel per hari, jauh di bawah kebutuhan nasional.
Dengan percepatan perizinan dan dukungan regulasi yang lebih bersahabat, Bahlil optimistis iklim investasi sektor migas akan kembali menggeliat dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.
