Ingetindonesia.com,Jakarta-Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih akan membagi tugas untuk mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026 di berbagai daerah. Langkah ini dilakukan di tengah penanganan darurat pascagempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan pelaksanaan upacara kemerdekaan tahun ini tidak hanya berpusat di Jakarta. Para menteri akan turun langsung ke sejumlah daerah untuk mengawal isu strategis sesuai tugas masing-masing.
Hal tersebut disampaikan Pratikno setelah rapat koordinasi penanganan darurat pascabencana gempa bumi di Kantor Bupati Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8/2026).
Dalam rapat tersebut turut hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, serta Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena.
“Perlu kami sampaikan juga, kita akan membagi tugas ke lapangan dan kemudian kita besok akan upacara tidak di Jakarta, tapi kita akan ikut upacara hari ulang tahun kemerdekaan di berbagai daerah,” ujar Pratikno di NTT.
Menteri Kawal Isu Strategis di Daerah
Pratikno menjelaskan, pembagian tugas tersebut dilakukan agar para menteri dapat mengawal langsung berbagai persoalan penting di daerah.
Meski berada di lokasi yang berbeda, koordinasi antarmenteri tetap dilakukan untuk memastikan penanganan berjalan secara terpadu.
“Jadi kita bagi tugas ke berbagai daerah untuk mengawal sesuai dengan tupoksi kita mengawal isu-isu krusial di daerah tersebut. Tapi kami akan terus berkoordinasi walaupun kita di tempat yang berbeda,” katanya.
Selain membahas pelaksanaan upacara HUT RI ke-81, pemerintah juga memfokuskan perhatian pada penanganan dampak gempa NTT.
Posko Nasional Penanganan Gempa NTT Segera Dibentuk
Pratikno mengatakan pemerintah pusat segera membentuk posko nasional penanganan gempa NTT. Posko tersebut akan mengoordinasikan bantuan, termasuk distribusi logistik dari Jakarta dan sejumlah daerah lain.
“Tadi sudah disampaikan, ini akan segera dibentuk posko. Dalam hari kedua ini sudah terbentuk posko, pemerintah pusat ada posko, posko nasional. Nanti Kepala BNPB sampaikan bahwa bantuan logistik dari Jakarta, dari daerah lain terkonsolidasi nanti di Halim, dikirimkan ke sini,” jelasnya.
Pembentukan posko nasional diharapkan dapat mempercepat koordinasi bantuan sekaligus mendukung proses pemulihan wilayah terdampak gempa.
Pemerintah Prioritaskan Warga dan Infrastruktur
Dalam tahap tanggap darurat, pemerintah memprioritaskan keselamatan warga terdampak serta pemulihan infrastruktur utama.
Pratikno menyebut sejumlah fasilitas yang menjadi perhatian antara lain jalan, jembatan, rumah sakit, jaringan listrik, hingga jaringan internet.
“Dalam tahap tanggap darurat ini, yang utama tentu saja adalah menyelamatkan warga yang terdampak, kemudian mengembalikan infrastruktur yang rusak agar segera fungsional, apakah itu jalan, jembatan, rumah sakit, listrik, kemudian juga jaringan internet dan lain-lain, itu recover dalam waktu sesingkat-singkatnya,” tuturnya.
Setelah tahap tanggap darurat, pemerintah akan melanjutkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi secara berkelanjutan.
Menurut Pratikno, pemulihan tidak hanya bertujuan mengembalikan kondisi wilayah seperti sebelum bencana, tetapi juga meningkatkan ketangguhan masyarakat dan infrastruktur dalam menghadapi bencana berikutnya.
Pratikno menegaskan bencana tidak sepenuhnya dapat dihindari. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah, masyarakat, serta infrastruktur.
“Bencana tidak bisa sepenuhnya kita hindari, tapi kita harus membangun Pemda yang tangguh, masyarakat yang tangguh, infrastruktur yang tangguh, dan juga masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah pusat mengerahkan seluruh kekuatan untuk memastikan penanganan gempa NTT berjalan cepat dan terkoordinasi.
“Pemerintah pusat ini benar-benar full team hadir ke sini. Masing-masing menanyakan ada problem apa dan apa yang sudah dilakukan, apa yang akan dilakukan, dan seterusnya,” ujarnya.
Menurut Pratikno, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan bencana. Terlebih, pemerintah pusat memiliki sumber daya yang besar untuk mendukung tahap tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.
Dengan pembagian tugas para menteri di berbagai daerah pada 17 Agustus 2026, pemerintah tetap memastikan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI berlangsung sekaligus menjadi momentum memperkuat solidaritas dan kehadiran negara bagi masyarakat terdampak bencana.
