Ingetindonesia.com,Jakarta – Gelombang aksi unjuk rasa terus meluas di Jakarta dan sejumlah daerah dalam sepekan terakhir. Massa yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, dan kelompok masyarakat sipil menuntut adanya perbaikan tata kelola birokrasi serta penegakan hukum yang lebih adil.
Aksi pertama digelar pada 25 Agustus di depan kompleks DPR RI, namun berujung ricuh setelah polisi membubarkan demonstrasi sekitar pukul 14.00 WIB. Gelombang protes kemudian berlanjut secara maraton pada 28–31 Agustus. Di Jakarta, aksi meluas ke tiga titik, yakni DPR RI, Polda Metro Jaya, dan Mako Brimob Kwitang, Senen, Jakarta Pusat.
Situasi semakin memanas setelah insiden tragis yang menewaskan Affan Kurniawan (21), seorang pengemudi ojek online yang dilindas kendaraan taktis Brimob saat aksi pada 28 Agustus. Peristiwa ini memicu kemarahan publik dan memperluas aksi solidaritas ke berbagai kota besar, termasuk Bandung, Surabaya, Makassar, dan Medan.
Menanggapi rentetan aksi tersebut, koalisi sipil merumuskan “17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, dan Empati” yang disampaikan melalui akun Instagram LBH Jakarta. Dari total 25 poin tuntutan, 17 di antaranya diminta dipenuhi pemerintah dan DPR dalam sepekan, hingga 5 September 2025. Sementara 8 tuntutan tambahan ditargetkan untuk jangka panjang, dengan tenggat waktu hingga 31 Agustus 2026.
17 tuntutan jangka pendek meliputi antara lain:
Penarikan TNI dari pengamanan sipil serta penghentian kriminalisasi demonstran.
Pembentukan tim investigasi independen atas kematian Affan Kurniawan dan korban lain dalam aksi 25–31 Agustus.
Pembekuan kenaikan tunjangan dan fasilitas baru anggota DPR, serta transparansi anggaran.
Pemecatan kader partai yang tidak etis, dan keterlibatan parpol dalam dialog publik.
Pembebasan seluruh demonstran yang ditahan dan penghentian tindakan represif aparat.
Jaminan upah layak, pencegahan PHK massal, serta dialog pemerintah dengan serikat buruh.
8 tuntutan jangka panjang meliputi:
Reformasi besar-besaran DPR dan partai politik.
Reformasi sektor perpajakan secara adil dan pengesahan RUU Perampasan Aset.
Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis.
Penegasan TNI kembali ke barak.
Penguatan Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
Peninjauan ulang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk evaluasi UU Ciptaker dan proyek strategis nasional.
Koalisi menegaskan, jika tuntutan ini diabaikan, gelombang aksi akan terus berlanjut dengan skala yang lebih besar. Mereka menekankan bahwa perbaikan tata kelola negara merupakan langkah mendesak untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan DPR.
