Ingetindonesia.com,Jakarta – Mellisa Anggraini, kuasa hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, memberikan pernyataan kritis terhadap strategi penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menilai himbauan kepada jemaah haji 2024 untuk melaporkan keluhan teknis layanan bisa menyimpang dari pokok perkara dan justru melemahkan fokus penyidikan.
Menurut Mellisa, inti perkara adalah dugaan kerugian negara dalam pengelolaan kuota haji tambahan. Oleh karena itu, saksi yang relevan adalah pihak yang terlibat dalam kebijakan pembagian kuota, bukan jemaah yang mengalami kendala teknis seperti akomodasi, katering, atau penempatan. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pengaduan layanan teknis “tidak otomatis berkaitan dengan korupsi kuota” dan berisiko mengaburkan fokus penyidikan. Mellisa juga menambahkan bahwa kesaksian yang tidak relevan berpotensi dilemahkan di persidangan karena kurangnya nilai pembuktian dalam ranah korupsi kuota.
KPK sebelumnya mengimbau jemaah haji khusus dan furoda tahun 2024 yang mengaku mendapatkan layanan tidak sesuai (misalnya, berupa perubahan dari jalur khusus ke reguler atau sebaliknya) untuk melapor melalui saluran resmi. Pernyataan ini dilontarkan oleh Asep Guntur Rahayu, Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, sebagai bagian dari strategi mengumpulkan data untuk penyidikan.
Kasus ini telah resmi naik ke tahap penyidikan. KPK juga telah memberlakukan pencekalan terhadap Yaqut Cholil Qoumas dan dua orang lainnya agar tidak bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan. Langkah ini dimaksudkan agar semua pihak terkait tetap berada dalam jangkauan penyidikan.
Selain itu, KPK telah mengungkap dugaan pelanggaran distribusi kuota haji tambahan—sejumlah 20.000 jemaah—yang menurut penghitungan awal berpotensi menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp 1 triliun karena tidak sesuai dengan ketentuan pembagian 92% reguler dan 8% khusus.
Fokus penyidikan Kuasa hukum meminta KPK tetap konsisten pada analisis kerugian negara, menghindari isu teknis layanan yang bisa bias dalam kasus korupsi.
Risiko hukum Kesaksian jemaah berdasarkan keluhan non-kebijakan dianggap lemah dalam ranah pembuktian korupsi kuota.
Kemajuan penyidikan Kasus telah disidik, dengan pencekalan dan pengumpulan bukti oleh KPK sebagai langkah awal menyusun struktur perkara.
Potensi kerugian Perhitungan awal mencatat kemungkinan kerugian negara melebihi Rp 1 triliun akibat penyimpangan pengelolaan kuota haji tambahan.
