Ingetindonesia.com,Jakarta – Girang Pangaping Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan, Dewi Kanti Setianingsih , menegaskan bahwa perjuangan adat masyarakat Sunda Wiwitan bukan hanya melibatkan kepentingan komunitas adat, melainkan bagian dari upaya menjaga akar peradaban dan masa depan kebangsaan Indonesia.
Hal itu disampaikan Dewi Kanti saat membahas hubungan masyarakat adat, Pancasila, hak konstitusional, dan keinginan kebudayaan, di Jakarta.
Menurut Dewi, masyarakat adat merupakan akar kebudayaan bangsa yang selama ini sering luput dari perhatian negara.
” Masyarakat adat itu mengibarat akar pohon bangsa. Akarnya memang tidak terlihat, tapi kalau akarnya kuat, pohon bangsa akan tumbuh kuat, menghasilkan buah yang baik. Kalau akarnya diabaikan, mustahil bangsa bisa tumbuh sehat, ” ujar Dewi.
Ia menjelaskan, komunitas Sunda Wiwitan di Cigugur, Kuningan, Jawa Barat, selama ini berupaya menjaga nilai-nilai leluhur yang diwariskan lintas generasi, termasuk nilai kemanusiaan, hubungan harmonis dengan alam, serta penghormatan terhadap keberagaman.
Dikatakannya, ajaran leluhur Sunda mengandung prinsip kuat tentang kesetaraan dan anti-penjajahan.
“ Prinsip Sunda adalah tidak mau dijajah dan tidak mau menjajah. Kita mengajarkan hidup setara, saling menghormati, bukan mendominasi satu sama lain, ” katanya.
Pancasila Sudah Hidup Sebelum NKRI
Dalam dialog tersebut, Dewi juga membesarkan nilai-nilai masyarakat adat dengan filosofi Pancasila.
Ia menyebut Pancasila bukan sekadar produk politik modern, melainkan nilai-nilai yang telah hidup dalam peradaban Nusantara jauh sebelum Indonesia merdeka.
Dewi mencontohkan keberadaan Situs Cipari di lereng Gunung Ciremai yang menurutnya menunjukkan jejak nilai religiusitas, musyawarah, gotong royong, hingga keadilan sosial dalam masyarakat purbakala Sunda.
“ Pancasila bukan sekadar pengetahuan sejak tahun 1945. Bung Karno sendiri mengatakan Pancasila digali dari akar kebudayaan bangsa. Di situs-situs budaya kami, nilai-nilai Pancasila masyarakat itu bahkan sudah tumbuh sejak masa purbakala, ” ujarnya.
Ia menyebut artefak seperti batu lingkaran , menhir, dan batu dakon menjadi bukti bagaimana masyarakat masa lalu membangun sistem sosial berbasis spiritualitas, musyawarah, persatuan, dan keseimbangan hidup.
Soroti Diskriminasi Hak Sipil Masyarakat Adat
Selain membahas tentang Kebudayaan, Dewi menyoroti permasalahan hak sipil yang masih dihadapi masyarakat adat, khususnya terkait pencatatan perkawinan adat.
Menurutnya, masih banyak anggota komunitas adat yang belum memperoleh pengakuan administratif negara, bahkan lintas generasi.
“ Ada yang sudah punya cucu bahkan buyut, tapi perkawinannya belum tercatat negara. Ini merentankan perempuan adat, merentankan anak-anak, dan berdampak panjang terhadap hak hukum, ekonomi, maupun sosial mereka, ” katanya.
Dewi menilai situasi tersebut menunjukkan masih adanya “hutang peradaban” negara terhadap masyarakat adat.
Ia menegaskan masyarakat adat bukanlah organisasi bentukan negara, melainkan entitas historis-komunal yang lahir dari sejarah panjang kebudayaan.
“ Masyarakat adat bukan ormas modern. Ia lahir dari sejarahnya sendiri. Negara harus mengakui keberadaannya sebagaimana amanat konstitusi, ” ujar Dewi.
Seren Taun 2026 Angkat Tema Peradaban Bangsa
Dalam waktu dekat, komunitas Sunda Wiwitan akan menyelenggarakan tradisi Seren Taun 2026 dengan tema “Merawat Prasasti Peradaban Budaya untuk Masa Depan Bangsa.”
Momentum tersebut akan diisi sarasehan lintas sektor yang melibatkan pemerintah, akademisi, dan pemangku kebijakan guna mendorong memberikan hak konstitusional masyarakat adat.
“ Apa yang diperjuangkan Sunda Wiwitan bukan hanya untuk Sunda Wiwitan. Ini perjuangan mempertahankan peradaban keindonesiaan, ” tegas Dewi.
Ia berharap generasi muda tidak melihat pembahasan tentang masyarakat adat sebagai nostalgia masa lalu, melainkan sumber pengetahuan bagi masa depan.
“ Ketika kita berkomunikasi dengan masyarakat adat, kita tidak sedang membicarakan masa lalu, tetapi pengetahuan untuk memperbaiki peradaban masa depan, ” katanya.
