Ingetindonesia.com,Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, menyatakan kemarahannya setelah menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos). PPATK mengungkap bahwa lebih dari 500 ribu rekening penerima bansos digunakan untuk bermain judi online (judol).
“Jadi saya mendengar dari PPATK, ada 500 ribuan rekening penerima bansos digunakan untuk judi online,” ujar Cak Imin usai mengikuti turnamen padel di Republic Padel, TB Simatupang, Minggu (13/7/2025).
Cak Imin menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam dan akan menjatuhkan sanksi tegas kepada para penerima bansos yang terbukti menyalahgunakan bantuan untuk berjudi. Sanksi tersebut bervariasi, mulai dari pengurangan jumlah bantuan hingga pencabutan total dari daftar penerima bansos.
“Saya sampaikan bahwa nanti para pengguna bansos untuk judi online akan kita beri sanksi. Sanksi yang pertama, bisa kita kurangi bantuannya. Sanksi yang kedua, bisa kita cabut tidak dapat bantuannya,” tegasnya.
Ia juga memberikan peringatan keras kepada masyarakat agar menggunakan dana bansos sesuai peruntukannya. “Karena itu saya peringatkan kepada semua penerima bantuan sosial, jangan digunakan untuk judi online. Kita akan telusuri 500 ribu orang itu,” tambah Cak Imin.
Terkait kemungkinan penindakan secara pidana, Cak Imin menyatakan akan mengkaji lebih lanjut. “Ya kita lihat, tapi kita akan telusuri. Saya akan panggil PPATK dalam waktu dekat,” ujarnya.
Sebelumnya, PPATK mengungkap bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 571.410 NIK penerima bansos yang juga terlibat dalam aktivitas judi online, dengan total transaksi mencapai Rp957 miliar dari 7,5 juta kali transaksi.
Koordinator Humas PPATK, Natsir Kongah, menyebutkan data tersebut diperoleh dari pencocokan antara 28,4 juta NIK penerima bansos dengan 9,7 juta NIK pemain judi online. Hasilnya, ditemukan lebih dari setengah juta kesamaan.
“Jika data kami kembangkan, mungkin bisa lebih banyak lagi,” kata Natsir.
Menanggapi temuan ini, Kementerian Sosial bekerja sama dengan PPATK untuk memastikan program bansos berjalan tepat sasaran. Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga menekankan pentingnya validasi data demi efisiensi distribusi bansos.
“Dalam rangka upaya data yang semakin akurat, dan bansos dapat diterima oleh yang berhak, kami mohon bantuan PPATK untuk melakukan semacam analisis terhadap rekening seluruh penerima bansos,” ujar Saifullah.
Pemerintah berkomitmen untuk menindak tegas segala bentuk penyalahgunaan bansos demi menjamin bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
