Ingetindonesia.com,JAKARTA – Pemerintah memutuskan melakukan penataan menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama satu bulan ke depan. Langkah ini diambil setelah ditemukan sejumlah persoalan dalam implementasi program, mulai dari pembengkakan jumlah titik layanan hingga aspek keamanan pangan.
Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk memperbaiki tata kelola dan manajemen program yang menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan program MBG pada dasarnya merupakan kebijakan yang sangat baik dan memiliki manfaat besar bagi masyarakat. Namun, berbagai temuan di lapangan menunjukkan perlunya pembenahan agar pelaksanaannya lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Oleh karena itu perlu waktu penataan ya. Satu bulan penataan, yang baik ya tentu diteruskan,” kata Zulkifli Hasan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kamis (11/6/2026).
Jumlah Titik Layanan Membengkak
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian pemerintah adalah meningkatnya jumlah titik layanan MBG yang jauh melampaui perencanaan awal.
Menurut Zulhas, dalam rancangan awal program ditargetkan terdapat sekitar 21.000 titik layanan. Namun dalam perkembangannya, jumlah tersebut bertambah menjadi 27.877 titik, atau meningkat sebanyak 6.877 titik.
Pemerintah menduga terdapat praktik yang tidak sesuai dalam proses pengembangan titik layanan, termasuk indikasi jual beli titik yang berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran negara.
“Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000 tapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Nah, ada membengkak 6.877 titik,” ujarnya.
Berdasarkan perhitungan pemerintah, apabila setiap titik tambahan membutuhkan biaya operasional sekitar Rp6 juta per hari, maka potensi pengeluaran tambahan dapat mencapai lebih dari Rp1 triliun dalam sebulan. Jika kondisi tersebut berlangsung selama satu tahun, nilai pemborosan diperkirakan bisa mencapai sekitar Rp12 triliun.
Soroti Pengembangan di Wilayah 3T
Selain pembengkakan titik layanan secara umum, pemerintah juga menyoroti pengembangan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Awalnya, layanan MBG di kawasan 3T direncanakan hanya mencakup sekitar 2.000 titik. Namun jumlah tersebut meningkat menjadi 8.670 titik, atau lebih dari empat kali lipat target awal.
Dari total tersebut, sebanyak 6.138 titik diketahui telah memperoleh surat keputusan dari Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga sejumlah investor telah menempatkan dana pembiayaan melalui perbankan untuk mendukung operasional program.
Pemerintah menilai kondisi ini perlu ditata kembali agar pengembangan layanan tetap berjalan sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran negara.
“Peningkatan jumlah titik yang cukup besar ini akan menjadi salah satu fokus penyelesaian selama masa penataan satu bulan ke depan,” kata Zulhas.
Keamanan Pangan Jadi Prioritas
Selain aspek tata kelola dan anggaran, pemerintah juga menempatkan keamanan pangan sebagai fokus utama dalam proses pembenahan.
Perbaikan standar operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan dilakukan secara menyeluruh menyusul munculnya sejumlah kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program MBG di beberapa daerah.
Pemerintah menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap persoalan yang menyangkut keselamatan penerima manfaat program.
“Kita tidak ada zero tolerance terhadap keamanan pangan. Walaupun satu kasus, tidak boleh lagi ada yang keracunan,” tegas Zulhas.
Evaluasi untuk Perbaikan Program
Penataan selama satu bulan ke depan diharapkan dapat menghasilkan sistem pelaksanaan yang lebih tertib dan akuntabel. Pemerintah menegaskan bahwa evaluasi dilakukan bukan untuk menghentikan program MBG, melainkan memastikan program berjalan sesuai tujuan awal, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat secara efektif dan berkelanjutan.
Melalui pembenahan tata kelola, pengawasan titik layanan, serta peningkatan standar keamanan pangan, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat terus dilanjutkan dengan kualitas pelayanan yang lebih baik dan tepat sasaran.
