Ingetindonesia.com,Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) mendatangkan lima pejabat tinggi madya baru yang akan mengisi sejumlah posisi strategis, mulai dari Sekretaris Utama hingga Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan.
Pejabat kelima tersebut diperkenalkan oleh Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari bersama Trenggono di kantor BGN, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026). Mereka sebelumnya telah dilantik pada hari yang sama berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Presiden Prabowo Subianto.
Agustina mengatakan, sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat organisasi dan terlaksananya program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kemarin sore kami dapat Keppres mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya,” kata Agustina dalam konferensi pers.
“Kami butuh waktu untuk memperbaiki BGN dan makan bergizi gratis,” sambungnya.
Berikut lima pejabat baru yang diperkenalkan BGN:
- Lili Khamiliyah – Sekretaris Utama
- Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea – Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola
- Zainuri – Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran
- Mariman Darto – Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama
- Ketut Sumedana – Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan
Evaluasi Program MBG
Agustina sebelumnya mengungkapkan BGN tengah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG. Salah satu fokus utama evaluasi adalah memastikan validitas data penerima manfaat.
Ia menambahkan apakah angka sekitar 63 juta penerima manfaat yang selama ini menjadi acuan telah sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Yang pertama kami perbaiki, 63 juta itu benar atau tidak? Kalau itu berapa yang benar, lalu berapa yang seharusnya kami berikan? Daerah-daerah mana, anak-anak yang mana yang memang harus kami dahulukan. Itu yang sekarang menjadi tugas kami,” ujar Agustina di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Selain validasi data penerima manfaat, BGN juga menyediakan skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Agustina, besaran insentif yang diberikan selama ini perlu disesuaikan dengan kapasitas layanan dan kondisi masing-masing SPPG. Ia menilai tidak semua SPPG memiliki beban kerja, jumlah penerima manfaat, maupun mencakup wilayah yang sama.
“Nanti kami akan membuat skema insentif yang lebih adil. Tidak mungkin SPPG yang hanya melayani 1.000 orang dengan jangkauan 200 meter mendapatkan insentif yang sama dengan yang melayani wilayah lebih luas,” ujarnya.
Agustina menilai penyamarataan insentif bagi seluruh SPPG tidak mencerminkan kondisi di lapangan. Oleh karena itu, BGN akan menyusun skema baru yang lebih proporsional berdasarkan kapasitas dan beban layanan masing-masing SPPG.
“Skema-skema itu yang akan kami lakukan perbaikan,” tegasnya.
