Ingetindonesia.com,Jakarta– Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengimbau agar Tentara Nasional Indonesia (TNI) membuka ruang dialog dengan CEO Malaka Project, Ferry Irwandi, sebelum menempuh jalur hukum.
Menurut Yusril, pendekatan hukum pidana sebaiknya dijadikan langkah terakhir apabila komunikasi tidak menemukan titik temu.
“Saran saya adalah lebih baik pihak TNI membuka komunikasi dengan Ferry Irwandi dan berdialog dalam suasana keterbukaan dan prasangka baik,” ujar Yusril kepada Kompas.com, Kamis (11/9/2025).
Ia menilai, TNI perlu terlebih dahulu mempelajari tulisan maupun unggahan Ferry di media sosial. Jika unggahan tersebut bersifat saran atau kritik konstruktif, maka hal itu termasuk bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi.
“Menempuh langkah hukum, apalagi di bidang hukum pidana, haruslah kita anggap sebagai jalan terakhir, apabila cara-cara lain termasuk dialog sudah menemui jalan buntu. Demikian saran saya,” tegasnya.
Sebelumnya, empat jenderal TNI berkonsultasi dengan Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya, Senin (8/9/2025). Mereka adalah Dansatsiber TNI Brigjen Juinta Omboh Sembiring, Danpuspom Mayjen TNI Yusri Nuryanto, Kapuspen TNI Brigjen (Mar) Freddy Ardianzah, dan Kababinkum TNI Laksda Farid Ma’ruf.
Kapuspen TNI Brigjen (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan, kedatangan mereka masih dalam tahap konsultasi hukum terkait pernyataan maupun tindakan Ferry Irwandi di ruang publik.
“Intinya, ada dugaan pernyataannya di ruang publik, baik melalui media sosial maupun wawancara, yang berisi upaya-upaya provokatif, fitnah, kebencian, serta disinformasi yang dimanipulasi dengan framing untuk menciptakan persepsi dan citra negatif,” jelas Freddy, Rabu (10/9/2025).
