Ingetindonesia.com,Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota berkomitmen mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal ini menjadi fokus utama dalam Rapat Koordinasi SPM yang bertujuan untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan hak dasar di enam sektor vital.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Restuardy Daud, menekankan bahwa SPM bukan sekadar kewajiban, melainkan wujud nyata kehadiran negara. “Ini sejalan dengan amanat RPJMN 2025–2029 dan strategi nasional untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.
Berdasarkan data tahun 2024, capaian SPM di Sumbar masih berada di angka 87,86%, atau di bawah target nasional sebesar 100%. Beberapa tantangan utama yang dihadapi daerah meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana yang belum memadai, serta sistem pelaporan yang belum optimal.
Meski demikian, Sumbar menunjukkan kemajuan signifikan. Provinsi, satu kabupaten, dan dua kota telah berhasil mencapai status Tuntas Paripurna dengan capaian 100%. Sementara itu, sebelas kabupaten dan lima kota lainnya masuk dalam kategori Tuntas Utama.
Untuk mencapai target 100%, Restuardy mendorong kepala daerah untuk menetapkan target SPM melalui Surat Keputusan resmi. Penetapan ini akan menjadi dasar perencanaan daerah dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan dilaporkan secara berkala melalui aplikasi e-SPM.
Selain itu, Kemendagri juga menyoroti perlunya reformasi menyeluruh dalam implementasi SPM. Hal ini mencakup integrasi data antarperangkat daerah, reorganisasi struktur organisasi, pemanfaatan sumber pendanaan yang fleksibel, dan peningkatan kapasitas SDM. Keterlibatan masyarakat juga dinilai penting untuk memastikan efektivitas layanan dasar.
Dengan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, Kemendagri optimistis Sumbar dapat menjadi contoh sukses penerapan SPM. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera dan adil, sejalan dengan visi Presiden terpilih untuk membangun SDM unggul di seluruh negeri.
