Ingetindonesia.com,JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih cukup kuat menghadapi tekanan kenaikan harga energi di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah. Namun, ia mengingatkan risiko terbesar justru terletak pada terganggunya potensi pasokan energi global.
Pernyataan ini disampaikan menyusul kondisi sejumlah negara yang mulai terdampak krisis energi, seperti Filipina yang telah menetapkan status darurat energi nasional dan Bangladesh yang mengalami kelangkaan bahan bakar minyak (BBM).
“Darurat energi itu bukan di APBN. Yang saya khawatirkan adalah kalau pasokannya berhenti. Bukan semata-mata soal harga, tapi kalau pasokan tidak ada,” ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Menurutnya, selama pasokan energi masih tersedia, situasi belum dapat dihentikan sebagai keadaan darurat. Meski demikian, pemerintah diminta untuk tetap bersiap menghadapi kemungkinan terburuk jika konflik berkepanjangan dan mengganggu distribusi energi global.
Dari sisi fiskal, Purbaya memastikan tidak ada perubahan pada postur APBN maupun kebijakan subsidi energi hingga saat ini. Ia menilai kondisi saat ini masih dalam batas aman dan belum memerlukan penyesuaian.
“Sampai akhir tahun dengan harga sekarang, APBN masih tahan. Keputusan akhir tetap di pimpinan, tetapi posisi kita saat ini aman,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa penyesuaian harga energi atau subsidi tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Pemerintah akan menghitung secara cermat berdasarkan rata-rata pergerakan harga minyak dunia.
“Kalau kenaikannya signifikan baru kita hitung ulang. Tidak otomatis ketika harga menyentuh angka tertentu langsung diubah, semuanya berdasarkan rata-rata,” tambahnya.
Purbaya menilai menilai masih terlalu dini untuk mengubah harga minyak dan subsidi energi dalam APBN.
