Ingetindonesia.com,Jakarta — Presiden Prabowo Subianto dipastikan segera membentuk komisi khusus untuk mengevaluasi dan mereformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Rencana tersebut muncul usai pertemuan Presiden dengan Gerakan Nurani Bangsa (GNB), yang terdiri dari tokoh lintas agama dan masyarakat, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025) malam.
Anggota GNB, Pendeta Gomar Gultom, menyampaikan bahwa usulan mengenai reformasi kepolisian mendapat sambutan positif dari Presiden.
“Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian, dan itu disambut baik oleh Pak Presiden. Beliau akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga menjawab tuntutan masyarakat yang cukup luas,” ujar Gomar.
Meski demikian, GNB menyerahkan detail teknis pembentukan komisi tersebut kepada Presiden untuk nantinya dijelaskan lebih lanjut kepada publik.
Menteri Agama Nasaruddin Umar yang turut hadir menambahkan, gagasan reformasi Polri yang disampaikan GNB sejalan dengan konsep yang sudah disiapkan Presiden.
“Pak Presiden bilang, ini gayung bersambut. Apa yang ada dalam Nurani Bangsa juga ada dalam nurani beliau. Jadi, aspirasi yang dirumuskan teman-teman justru sudah termasuk dalam rencana Presiden, khususnya soal reformasi kepolisian,” ucap Nasaruddin.
Sebelumnya, anggota GNB Lukman Hakim Saifuddin juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menyetujui pembentukan Komisi Investigasi Independen untuk menyelidiki “Prahara Agustus” — serangkaian kerusuhan pada 25, 28, 29, dan 30 Agustus 2025 di Jakarta serta sejumlah kota lainnya.
Menurut Lukman, investigasi independen penting untuk memastikan aksi demonstrasi damai tidak terdiskreditkan.
“Demo mahasiswa dan aktivis sebenarnya berlangsung damai sesuai konstitusi. Namun kemudian berubah menjadi kekerasan, perusakan, hingga penjarahan. Agar fitnah dan tuduhan yang saling silang itu tidak berlanjut, maka perlu investigasi independen,” kata Lukman.
Diketahui, aksi protes yang awalnya dipicu kekecewaan atas kenaikan tunjangan DPR sempat memakan korban jiwa. Affan Kurniawan (21), pengemudi ojek online, tewas setelah terlindas kendaraan taktis Brimob saat aparat membubarkan massa di Pejompongan, Jakarta Pusat, 28 Agustus 2025.
Tragedi itu memicu gelombang solidaritas di berbagai daerah, hingga lahir tuntutan publik dengan 17+8 poin. Salah satu poin menolak kenaikan gaji dan tunjangan DPR, serta pembatalan fasilitas baru termasuk pensiun dan tunjangan.
