Ingetindonesia.com,Jakarta- Pemerintah merencanakan pembangunan kembali pemukiman bagi sekitar 1.500 pengungsi akibat konflik sosial di Kabupaten Maybrat, Papua Barat. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan sosial-ekonomi masyarakat terdampak serta mendorong pemerataan pembangunan di kawasan timur Indonesia.
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan bahwa pembangunan kembali kawasan permukiman pengungsi akan difokuskan pada penyediaan sarana prasarana dasar seperti tempat tinggal, layanan pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Rencana tersebut akan dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Harapannya, 1.500 warga pengungsi dapat kembali berkumpul bersama keluarga dan menjalani kehidupan yang layak,” ujar Pigai dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (24/7).
Namun demikian, realisasi pembangunan permukiman ini masih menunggu pengajuan dan persetujuan alokasi anggaran pemulihan pascakonflik sosial dari pemerintah pusat. Setelah anggaran disetujui, pemerintah daerah dapat mengajukan proposal pendanaan ke kementerian dan lembaga terkait.
Data Kementerian HAM menunjukkan bahwa para pengungsi saat ini tersebar di sejumlah wilayah seperti pusat Kabupaten Maybrat, Distrik Kumurkek, Distrik Ayamaru, hingga Kota Sorong. Pemerintah pusat dan daerah akan memberikan perhatian khusus terhadap mereka.
Menurut Pigai, pembangunan infrastruktur menjadi elemen penting dalam mengurangi kesenjangan dan potensi konflik di wilayah tersebut. Ia menilai pembangunan jalan dari Maybrat ke Teluk Bintuni perlu ditetapkan sebagai proyek strategis nasional untuk membuka akses dan meningkatkan distribusi ekonomi secara merata.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pendidikan dan layanan kesehatan dalam mencegah konflik sosial di masa depan. Mayoritas masyarakat terdampak konflik disebut hanya menamatkan pendidikan hingga tingkat sekolah dasar, sehingga penguatan sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas.
“Faktor pendidikan dan kesehatan adalah kebutuhan elementer yang sering menjadi pemicu konflik. Oleh karena itu, pembangunan di Distrik Aifat Timur, Aifat Timur Jauh, Aifat Selatan, Kamundan, dan daerah basis konflik lainnya akan dipercepat,” jelas Pigai.
Wakil Bupati Maybrat, Ferdinando Solosa, menyampaikan apresiasinya terhadap pendekatan humanis yang dilakukan KemenHAM dan pemerintah pusat dalam penyelesaian konflik di daerahnya. Ia berharap kolaborasi lintas sektor ini dapat menjadi model penanganan konflik sosial berkelanjutan di tanah Papua.
“Kami berharap ini bisa menjadi model pendekatan yang efektif dalam menyelesaikan konflik di Papua, bukan hanya oleh pemerintah daerah, tetapi juga oleh pemerintah pusat dan provinsi,” ujarnya.
Pembangunan kembali permukiman dan infrastruktur sosial ini diharapkan tidak hanya memulihkan kondisi warga, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta memperkuat integrasi sosial dan pembangunan berkelanjutan di Papua Barat.
