Ingetindonesia.com,Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, telah membentuk tim khusus untuk merazia pondok pesantren ilegal, dengan fokus utama di Jawa Barat. Langkah ini diambil menyusul maraknya dugaan keberadaan pesantren palsu yang merusak citra ribuan pesantren di Indonesia.
“Banyak pesantren palsu, dan terbanyak di Jawa Barat. Saya akan razia itu sebentar lagi,” tegas Cak Imin usai menghadiri acara International Conference on The Transformation of Pesantren di Tanah Abang, Jakarta, Selasa malam (24/6).
Cak Imin menjelaskan bahwa razia akan menyasar pesantren ilegal yang telah menimbulkan pemberitaan negatif, serta pesantren yang diduga melakukan praktik pengelolaan yang eksploitatif. Ia menegaskan tidak akan tinggal diam melihat adanya penyelewengan semacam ini.
“Saya dan teman-teman akan melakukan penyadaran, razia untuk mengingatkan karena kita tidak boleh diam melihat terjadinya penyelewengan,” kata Cak Imin. “Saya kan menteri ya, dan tentu menggunakan kewenangan saya agar pesantren yang tidak tertib, kami tertibkan.”
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga berharap pemangku kepentingan lain, seperti Kementerian Agama dan pemerintah daerah, didukung aparat, untuk aktif dalam meregistrasi, meninjau ulang, dan mendeteksi pesantren palsu yang mengeksploitasi kemiskinan demi kepentingan pribadi.
Dorong Transformasi Pesantren Menuju Era Digital
Sebelumnya, Cak Imin juga mendorong pondok pesantren untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan membuka diri agar dapat bersaing di tingkat global. Ia menekankan pentingnya pesantren untuk terus berkembang sesuai tantangan zaman.
“Ponpes harus mulai membuka mata untuk memperbaiki dan menyempurnakan diri, dari berbagai kelebihan terjaga, tapi dari sisi lain tumbuh berkembang sesuai tantangan zaman,” ujar Cak Imin menjelang Konferensi Internasional Transformasi Pesantren (KITP) yang digelar PKB pada Jumat (20/6).
Sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat, Cak Imin menilai transformasi pesantren sangat penting, mengingat negara-negara di kawasan ASEAN dan belahan dunia lainnya telah lebih dulu mengantisipasi berbagai perubahan zaman. Ia bahkan mempertanyakan relevansi larangan bermedia sosial di pesantren Indonesia, padahal di beberapa negara teknologi telah menjadi orientasi utama.
“Ada yang melarang bermedsos apakah masih relevan, dan seterusnya. Itulah bagian dari penyesuaian,” tambahnya.
Cak Imin melihat pendidikan di Indonesia telah mengalami revitalisasi dan kontekstualisasi seiring perubahan zaman, seperti yang terlihat saat Nadiem Makarim menjabat Mendikbud. Dalam konteks inilah, PKB menganggap penting untuk melakukan transformasi bagi pesantren.
“Harus ada yang digeser orientasi dan penyempurnaannya dalam sistem pendidikan pesantren kita, dari mulai kurikulumnya, pendekatan metodologisnya, kemudian sistem belajar mengajarnya mau kita evaluasi,” pungkasnya.
