Ingetindonesia.com,Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap perkembangan dugaan praktik transfer pricing yang melibatkan sejumlah perusahaan minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil atau CPO) di Indonesia. Pemeriksaan awal menunjukkan potensi kerugian yang sebelumnya diperkirakan mencapai puluhan juta dolar ASberpeluang meningkat jika terungkap.
Purbaya mengatakan, perusahaan yang menjadi perhatian pemerintah berasal dari kelompok eksportir CPO terbesar di Indonesia. Ia menyebut sampel pemeriksaan diambil dari 10 perusahaan terbesar di sektor tersebut.
“Saya ambil 10 terbesar. Semuanya melakukan hal itu. Jadi boleh dipastikan semuanya melakukan hal itu jadinya. Saya random nih,” ujar Purbaya saat rapat di DPR, dikutip Selasa (26/5/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan ketika ia dimintai penjelasan mengenai tindak lanjut laporan yang sebelumnya telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Transfer pricing merupakan praktik penetapan harga transaksi antarperusahaan dalam satu grup usaha. Dalam praktik tertentu, skema ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan keuntungan ke negara atau wilayah dengan tarif pajak yang lebih rendah guna mengurangi kewajiban pajak.
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya menyoroti besaran potensi kerugian negara berdasarkan sampel pemeriksaan yang dilakukan. Ia menyebut angka awal yang ditemukan mencapai sekitar USD 88 juta.
“Dari yang itu saja, dari yang sample yang diambil. Kalau dari semuanya kan… ya pasti lebih besar. Karena kan saya hanya sedikit saja,” kata Purbaya.
Saat ditanya apakah potensi kerugian tersebut dapat melebihi USD 88 juta dalam periode 2020–2025, Menkeu mengakui kemungkinan itu terbuka.
“Kalau di-iya semua, iya. Kira-kira. Itu kan cuma sample. Yang di-sample segitu. Kalau di-random hasilnya seperti itu, 10 perusahaan 3 itu seperti itu, ya kira-kira dia melakukan itu untuk semuanya kira-kira,” ujarnya.
Meski begitu, Purbaya belum mengungkap identitas perusahaan yang diduga terlibat maupun langkah penegakan atau tindakan lanjutan yang akan diambil pemerintah.
Pemerintah disebut masih mendalami temuan tersebut untuk memastikan skala kegiatan yang terjadi dan dampaknya terhadap potensi penerimaan negara, khususnya dari sektor industri kelapa sawit yang menjadi salah satu komoditas ekspor utama Indonesia.
