Ingetindonesia.com,JAKARTA – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menekankan pentingnya pengawasan dan quality control yang ketat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B).
KPAI menilai kelompok 3B membutuhkan perhatian khusus karena berada dalam periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu fase penting yang berkaitan dengan kesehatan dan tumbuh kembang anak.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPAI Jasra Putra setelah KPAI menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Pengawasan KPAI terhadap Program MBG bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Balita pada Kamis (24/9/2026).
FGD tersebut diikuti perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta mitra KPAI. Salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut adalah Deputi Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN), Mariman Darto.
KPAI Soroti Kualitas, Bukan Sekadar Jumlah Makanan
Jasra mengatakan keberhasilan MBG untuk kelompok 3B tidak cukup diukur berdasarkan jumlah makanan yang diproduksi dan disalurkan.
Menurutnya, aspek yang tidak kalah penting adalah memastikan makanan aman, bermutu, sesuai kebutuhan biologis penerima manfaat, serta memberikan manfaat bagi kesehatan dan tumbuh kembang.
“Bumil, busui dan balita memiliki kebutuhan gizi yang berbeda. Karena itu tidak bisa diperlakukan sebagai satu kelompok yang sama,” ujar Jasra.
Ia menambahkan, kebutuhan makanan balita juga berbeda berdasarkan usia dan tahapan tumbuh kembangnya.
KPAI mengingatkan bahwa kesalahan dalam pengelolaan makanan bagi kelompok 3B perlu dicegah sejak awal karena periode 1.000 HPK bersifat penting dan tidak dapat diulang.
Quality Control MBG Harus dari Hulu hingga Hilir
Dalam FGD, KPAI mendorong agar quality control MBG dilakukan sepanjang rantai penyelenggaraan program.
Pengawasan tersebut mencakup:
Perencanaan menu
Pemilihan bahan pangan
Proses pengolahan makanan
Higiene dan sanitasi
Distribusi makanan
Waktu konsumsi
Kondisi makanan saat diterima penerima manfaat
Mariman Darto juga menekankan bahwa penguatan kualitas tidak dapat dilakukan hanya pada satu titik. Pengawasan perlu menjadi bagian dari keseluruhan proses agar makanan yang diterima kelompok sasaran memenuhi aspek keamanan, mutu, dan kebutuhan gizi.
“Quality control tidak boleh hanya berarti makanan sudah dimasak dan kemudian dibagikan. Kita harus memastikan makanan itu aman, kualitasnya terjaga, sesuai kebutuhan penerima manfaat dan dikonsumsi dalam kondisi yang tepat,” kata Jasra.
Kebutuhan Gizi Ibu Hamil dan Ibu Menyusui Berbeda
KPAI turut menyoroti kebutuhan khusus ibu hamil dan ibu menyusui dalam pelaksanaan MBG.
Pada ibu hamil, kebutuhan energi, protein, serta sejumlah zat gizi mikro perlu diperhatikan. Di antaranya zat besi, asam folat, kalsium, iodium, dan zink.
Selain itu, asupan garam dan cairan serta pemantauan berat badan juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan sesuai kondisi masing-masing ibu.
Sementara pada ibu menyusui, kebutuhan energi dan cairan meningkat untuk mendukung produksi ASI. Keberagaman makanan serta sumber kalsium dan zat besi juga menjadi perhatian dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi.
KPAI menegaskan bahwa menu MBG untuk ibu hamil dan ibu menyusui tidak dapat disamakan begitu saja dengan kebutuhan perempuan pada umumnya.
Menu Balita Harus Disesuaikan dengan Usia
Perhatian khusus juga diberikan kepada balita. KPAI menilai balita tidak dapat diperlakukan sama dengan anak usia sekolah dalam hal makanan.
Selain porsi, menu balita perlu mempertimbangkan:
Usia anak
Tekstur makanan
Ukuran potongan
Kepadatan zat gizi
Kemampuan makan
Tahapan tumbuh kembang
KPAI juga mengingatkan potensi sharing plate problem, yakni kondisi ketika makanan tercatat telah disalurkan tetapi tidak seluruhnya dikonsumsi anak karena bentuk atau teksturnya tidak sesuai dengan kemampuan makan balita.
“Jangan sampai secara administrasi makanan terserap 100 persen, tetapi secara biologis manfaatnya tidak sampai kepada anak. Ini yang harus kita cegah,” kata Jasra.
Lima Aspek MBG yang Didorong KPAI
Berdasarkan hasil pengawasan dan FGD, KPAI mendorong penguatan lima aspek dalam pelaksanaan MBG bagi kelompok 3B.
Pertama, diferensiasi kebutuhan gizi. Menu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita perlu disusun berdasarkan kebutuhan biologis masing-masing.
Kedua, quality control dari hulu sampai hilir. Pengawasan mencakup bahan pangan, pengolahan, higiene sanitasi, distribusi, waktu konsumsi, hingga kondisi makanan ketika diterima.
Ketiga, standar makanan balita berdasarkan usia. Penyusunan menu tidak hanya memperhitungkan gramasi, tetapi juga tekstur, bentuk, kepadatan zat gizi, dan kemampuan makan anak.
Keempat, edukasi bagi keluarga dan kader. Penerima manfaat dan pendamping perlu memahami tujuan pemberian makanan serta cara memastikan makanan dikonsumsi secara tepat.
Kelima, pemantauan status gizi dan tumbuh kembang. Pelaksanaan MBG perlu disertai indikator yang dapat menunjukkan dampaknya terhadap kesehatan dan perkembangan anak.
KPAI: Keberhasilan MBG Tidak Hanya Diukur dari Jumlah Porsi
Jasra mengatakan KPAI mendukung pemenuhan kebutuhan gizi melalui program MBG. Namun, menurutnya, aspek kualitas, keamanan, dan ketepatan sasaran perlu menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program.
“Ini bukan soal mendukung atau tidak mendukung MBG. Kita mendukung pemenuhan gizi. Tetapi justru karena kita ingin program ini berhasil, maka kualitas, keamanan dan ketepatan sasaran harus dijaga,” ujar Jasra.
Ia menegaskan bahwa periode 1.000 HPK perlu mendapatkan perhatian karena berlangsung terus dan tidak dapat dikembalikan.
KPAI berharap penguatan pengawasan terhadap MBG ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dapat memastikan program tidak berhenti pada distribusi makanan, tetapi benar-benar mendukung kesehatan dan tumbuh kembang penerima manfaat.
“Ukuran keberhasilan MBG 3B pada akhirnya bukan berapa banyak makanan yang dibagikan. Ukurannya adalah apakah ibu dan anak mendapatkan makanan yang aman, tepat, bermutu dan memberikan manfaat bagi kesehatan serta tumbuh kembangnya,” kata Jasra.
