Ingetindonesia.com,JAKARTA – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Evaluasi dinilai mendesak menyusul berulangnya dugaan keracunan pangan yang berdampak pada anak-anak dan penerima manfaat di sejumlah daerah.
Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, mengatakan kejadian yang berkaitan dengan Program Makan Bergizi Gratis tidak lagi dapat dilihat hanya sebagai persoalan teknis di dapur, kualitas makanan, atau distribusi.
Menurutnya, rangkaian kejadian tersebut menyangkut keselamatan anak, tata kelola program, pengawasan, pembiayaan hingga penegakan hukum.
“Kita sedang berhadapan dengan persoalan keselamatan anak, tata kelola negara, pengawasan, pembiayaan, sampai penegakan hukum. Ketika kejadian terus berulang, pertanyaannya bukan hanya siapa yang salah, tetapi mengapa sistem belum mampu mencegah kejadian yang sama terulang kembali,” ujar Jasra dalam keterangannya kepada oborbangsa.com, Jumat, 11 September 2026.
Dugaan Keracunan MBG Terjadi di Sejumlah Daerah
Dalam beberapa hari terakhir, dugaan keracunan yang berkaitan dengan Program Makan Bergizi Gratis kembali dilaporkan di sejumlah wilayah.
Komnas HAM mencatat sejumlah insiden terkait MBG terjadi di Sidoarjo, Rembang, Jombang, dan Kota Solo pada September 2026. Sebelumnya, kejadian serupa juga dilaporkan terjadi di Jayapura dan Semarang.
Di Sidoarjo, sedikitnya 512 santri dilaporkan terdampak dugaan keracunan setelah menerima makanan dari program MBG.
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terkait dengan kejadian tersebut kemudian dikenai penghentian sementara. Badan Gizi Nasional (BGN) juga mengakui adanya kelalaian dalam pengaturan waktu produksi dan konsumsi makanan.
KPAI Soroti Keselamatan Anak dalam Program MBG
Jasra menilai Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis karena penerima manfaatnya mencakup anak-anak dan kelompok rentan lainnya.
Karena itu, keberhasilan program tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah makanan yang diproduksi dan didistribusikan.
Menurut KPAI, indikator utama keberhasilan MBG harus mencakup jaminan bahwa makanan yang diterima anak aman, bergizi, layak dikonsumsi, serta tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan.
“Jangan sampai keberhasilan distribusi justru dibayar dengan meningkatnya risiko terhadap anak. Negara hadir untuk memenuhi hak anak, bukan memindahkan risiko kepada anak,” kata Jasra.
KPAI Tidak Menolak Program Makan Bergizi Gratis
Jasra menegaskan KPAI tidak sedang mempertentangkan pentingnya Program Makan Bergizi Gratis. Sebaliknya, KPAI ingin memastikan program tersebut memiliki sistem perlindungan yang sejalan dengan tujuan pemenuhan hak gizi anak.
“Kami ingin MBG berhasil. Tetapi keberhasilan MBG bukan hanya ketika makanan sampai kepada anak. Keberhasilannya adalah ketika makanan itu sampai dalam keadaan aman, bergizi, layak dan tidak membahayakan anak,” jelasnya.
Jasra mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berfokus pada jumlah makanan yang telah didistribusikan.
“Jangan sampai kita sibuk menghitung berapa juta porsi yang sudah dibagikan, tetapi lupa menghitung berapa besar risiko yang harus ditanggung seorang anak ketika standar keselamatan tidak terpenuhi,” lanjut Jasra.
Keselamatan Anak Harus Menjadi Prioritas
Menurut KPAI, narasi keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis juga tidak cukup jika hanya dikaitkan dengan peningkatan daya ekonomi dan pembukaan lapangan pekerjaan.
Rangkaian dugaan keracunan yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan pentingnya perhatian terhadap keselamatan anak, kesehatan keluarga, keberlanjutan pendidikan, serta keamanan lingkungan pelaksanaan program.
Jasra menegaskan keselamatan anak harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan MBG.
“Keselamatan anak adalah garis merah yang tidak boleh dinegosiasikan oleh target, anggaran, kepentingan kelembagaan maupun kekuatan lobby. MBG harus menjadi program yang menyehatkan anak, bukan menambah risiko baru bagi anak dan keluarganya,” pungkasnya.
