Ingetindonesia.com,Jakarta – Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengubah konsep pelaksanaan latihan dasar kemiliteran (latsarmil) bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Kegiatan yang sebelumnya dikenal sebagai latsarmil kini diarahkan menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, mengatakan perubahan tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pembekalan bagi peserta Program SPPI calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.
“Format kegiatan yang sebelumnya dikenal sebagai latsarmil tidak lagi dilaksanakan dalam bentuk sebelumnya. Saat ini kegiatan diarahkan menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial,” kata Rico, Kamis (2/7).
Menurut Rico, pembekalan tersebut tidak bertujuan membentuk peserta menjadi prajurit ataupun komponen cadangan (Komcad), melainkan menanamkan karakter disiplin, kepemimpinan, wawasan kebangsaan, tanggung jawab, kerja sama, serta kesiapan manajerial sebagai calon pengelola koperasi.
Sebagai bagian dari penyesuaian, Kemhan menghapus seluruh materi teknis dan taktis militer. Kegiatan seperti latihan menembak, taktik regu senapan, maupun pelatihan kemiliteran lainnya tidak lagi diberikan kepada peserta.
“Tidak ada lagi latihan fisik dalam pengertian latihan militer. Aktivitas yang ada hanya bersifat olahraga ringan untuk menjaga kebugaran seperti senam pagi atau jalan kaki ringan dengan tetap menyesuaikan dengan kondisi masing-masing peserta,” ujar Rico.
Kemhan juga menerapkan sejumlah kebijakan baru yang lebih fleksibel. Peserta kini diperbolehkan menggunakan telepon genggam pada waktu-waktu tertentu agar tetap dapat berkomunikasi dengan keluarga.
Menurut Rico, kebijakan tersebut diberikan sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi psikologis peserta sekaligus menindaklanjuti aspirasi keluarga.
Selain itu, peserta juga diperkenankan menerima kiriman barang dari keluarga sesuai mekanisme yang berlaku di masing-masing satuan pendidikan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga semangat dan moral peserta selama mengikuti pembekalan.
Di bidang kesehatan, Kemhan memperkuat sistem pemantauan melalui pemeriksaan kesehatan harian, profiling kesehatan lanjutan, pemeriksaan khusus bagi peserta yang memiliki faktor risiko, serta penguatan mekanisme pelaporan keluhan dan rujukan medis.
Peserta yang memiliki kondisi kesehatan tertentu juga akan mendapatkan perhatian khusus agar tidak dibebani aktivitas yang melebihi kemampuan fisiknya.
Rico menambahkan, apabila peserta mengalami kendala selama mengikuti pembekalan, mereka diminta menyampaikan persoalan tersebut melalui jalur yang telah disiapkan, baik kepada pelatih, pengasuh, tenaga kesehatan, maupun pimpinan satuan pendidikan.
“Kementerian Pertahanan beserta seluruh panitia seleksi nasional akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan agar kegiatan ini berjalan lebih aman, proporsional, edukatif, dan sesuai dengan tujuan program nasional,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan yang diberikan anggota DPR, kalangan dokter, pakar pendidikan, wartawan, serta masyarakat.
Menurut Rico, keselamatan dan kesehatan peserta menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan pembekalan. Meski demikian, substansi program tetap dipertahankan, yakni membentuk calon pengelola koperasi yang berkarakter, berintegritas, disiplin, memiliki jiwa kepemimpinan, semangat bela negara, serta siap mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.
