Ingetindonesia.com, Jakarta — Program Talkshow Ruang Bersama yang digagas secara daring oleh Konferensi Agama dan Perdamaian Indonesia (ICRP) menghadirkan diskusi mendalam mengenai ekoteologi di tengah serangkaian bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hadir sebagai narasumber Direktur Institut Pluralisme Indonesia (IPI) William Kwan, Direktur Nurcholish Madjid Society Fahrul Rozi, serta Direktur Eksekutif ICRP Ilma Sofrianti.
Tema “Reaksi Alam, Reaksi Kita” dibahas sebagai refleksi atas peristiwa banjir bandang dan longsor yang memakan banyak korban serta merusak kawasan hutan di Sumatera.
Bencana Sumatera Bukan “Bencana Alam”, Melainkan Bencana Ekologi
Fahrul Rozi menegaskan bahwa narasi publik harus diubah. Menurutnya, istilah “bencana alam” seolah menempatkan alam sebagai pihak yang patut disalahkan, padahal kerusakan terjadi akibat ulah manusia.
“Kita menyebut bencana alam, padahal ini bencana ekologi yang lahir dari tindakan manusia: penggundulan hutan, eksploitasi, dan keserakahan. Alam bukan tersangka, ia justru merespons kerusakan itu,” ujar Rozi.
Ia menekankan bahwa dalam ekoteologi, menjaga lingkungan adalah bagian integral dari ibadah. “Kalau kamu tidak membuang sampah sembarangan, itu ibadah,” tambahnya.
Ilma Sofrianti dari ICRP menyebut bencana yang terjadi secara beruntun di tiga provinsi menunjukkan adanya kerentanan serius di Bukit Barisan. Ia menilai masyarakat, pemuka agama, dan pemerintah harus duduk bersama membangun kesadaran baru.
ICRP sendiri sedang menggalang kolaborasi lintas iman untuk penanganan di Sumatera Barat.
“Sawah hilang, tanah bergeser, masyarakat takut kembali ke ladang. Ini bukan soal bantuan cepat saja, tapi kelangsungan hidup mereka,” ujar Ilma.
Ia menyoroti kekuatan solidaritas perantau Minang yang bergerak cepat melalui gerakan “Pulang Basamo” membantu membersihkan wilayah terdampak sebelum alat berat tersedia.
Rozi juga mengkritisi lambatnya pemerintah menetapkan status bencana nasional, padahal korban telah mencapai ratusan jiwa, sementara banyak yang belum ditemukan.
“Ini bukan lagi soal administratif. Ini tentang menyelamatkan martabat manusia,” kata Rozi.
Mereka menganggap ada pertimbangan politik dalam penanganan bencana, sehingga respon menjadi tidak efektif.
Sementara itu William menyoroti persoalan ekonomi yang semakin menggeser nilai-nilai ekologis dan spiritual masyarakat. Ia menunjukkan kondisi lapangan, di mana alat berat untuk evakuasi pun membutuhkan biaya besar.
“Kita tidak punya sumber daya. Yang kurang kesadaran kolektif. Mengapa masjid, gereja, wihara, dan komunitas lintas iman tidak bergerak bersama menggalang dana nasional? Semua punya umat, semua punya struktur,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa momentum bencana harus menjadi titik balik membangun model kerja sama lintas agama yang lebih permanen, terutama dalam isu lingkungan dan ekonomi berkelanjutan.
William sepakat bahwa masyarakat Indonesia memiliki modal sosial yang kuat: gotong royong. Namun semangat ini harus dikelola, tidak dibiarkan berjalan sendiri.
Rozi menambahkan bahwa alam harus dipandang sebagai “keluarga” yang perlu dirawat, sementara William menekankan bahwa pendidikan publik tentang lingkungan harus diperkuat agar masyarakat memahami risiko jangka panjang.
Bukan hanya situasi darurat yang harus ditangani, namun juga masa depan ekonomi warga yang kehilangan ladang, sawah, dan sumber kehidupan.
Ilma mengingatkan bahwa setelah bantuan darurat berlalu, sering kali korban bencana “ditinggalkan” tanpa pendampingan jangka panjang.
“Bencana ini bukan seperti tsunami yang airnya datang dan pergi. Lumpur, tanah bergeser, rumah tertimbun. Korban kehilangan arah hidup. Ini harus berpikir bersama,” tegasnya.
