Ingetindonesia.com,Jakarta – Pemerintah berencana menjadikan Stasiun Gambir sebagai “Stasiun Nasional” yang mengintegrasikan layanan kereta jarak jauh dengan Commuter Line (KRL) dan berbagai moda transportasi lainnya. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat konektivitas transportasi di ibu kota sekaligus menjadikan Gambir sebagai wajah perkeretaapian Indonesia.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan revitalisasi Stasiun Gambir akan dijadikan sebagai pusat konektivitas berbagai moda transportasi, mulai dari KRL, LRT, Kereta Cepat Whoosh hingga akses menuju bandara.
“Kalau hub perkeretaapian hampir ya. Karena di situ nanti bisa terkoneksi dengan beberapa stasiun dan moda transportasi. Naik kereta jadi lebih mudah, bisa nyambung LRT, sampai Whoosh dari Cawang, kemudian bisa sampai ke bandara juga,” kata Dudy saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Menurut Dudy, keberadaan layanan KRL di Stasiun Gambir tidak akan menghilangkan fungsi stasiun tersebut sebagai titik keberangkatan dan kedatangan kereta jarak jauh. Layanan kedua akan beroperasi secara berdampingan.
Ia juga memastikan penambahan layanan Commuter Line tidak akan membuat Stasiun Gambir menjadi terlalu padat. Pasalnya, area stasiun dinilai masih memiliki kapasitas yang memadai.
“Kalau kita lihat lahannya masih bisa memenuhi kapasitas. Tentunya nanti akan disesuaikan apakah seluruh Commuter di situ atau tidak. Tapi yang pasti akan ada Commuter dan kereta jarak jauh yang kita satukan,” ujarnya.
Dudy menepis anggapan bahwa pengembangan Stasiun Gambir akan menggantikan Stasiun Manggarai sebagai stasiun sentral di Jakarta. Menurutnya, Gambir akan mengemban peran yang berbeda, yakni sebagai simbol atau wajah perkeretaapian nasional.
Jadi bukan pengganti. Stasiun Gambir akan menjadi stasiun nasional, ibaratnya menjadi mukanya, wajahnya perkeretaapian Indonesia, jelasnya.
Ia mengungkapkan bahwa proyek revitalisasi tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, PT Kereta Api Indonesia (KAI) tengah menyusun perencanaan proyek tersebut.
Dari sisi pembiayaan, Dudy menjelaskan bahwa Stasiun Gambir tidak menggunakan anggaran Kementerian Perhubungan, melainkan dibiayai oleh PT KAI. Hal ini sejalan dengan rencana pemerintah untuk menyerahkan pengelolaan aset stasiun kepada operator agar izin antara regulator dan operator menjadi lebih jelas.
“Kita sedang menggodok aturannya supaya pemisahan antara regulator dan operator lebih jelas. Modelnya bisa seperti Angkasa Pura, Airnav, maupun Pelindo,” kata Dudy.
Dengan konsep baru tersebut, Stasiun Gambir diharapkan tidak hanya menjadi titik keberangkatan kereta, tetapi juga menjadi pusat integrasi transportasi modern yang memudahkan mobilitas masyarakat sekaligus menjadi etalase perkeretaapian Indonesia.
