Ingetindonesia.com,Jakarta- Efek Prabowonomics mulai terasa. Inpres No 9/2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh pemerintah jadi salah satu aksi nyata dari efek ini.
Oleh karena itu, koperasi marwah harus tetap terjaga, terbebas dari pasar bebas dan kepentingan tertentu yang tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat banyak.
“Kami sudah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo, memberikan masukan agar momentum Kopdes (Koperasi Desa) Merah Putih ini bisa mengangkat derajat koperasi, mendorong lebih besar, lebih mandiri dan harus bersih dari berbagai kepentingan yang tidak sesuai Arahan Presiden,” ucap Ketua Umum Induk Kooprasi Unit Desa (INKUD) Portasius Nggedi, di Jakarta, Rabu (4/6).
Menurut dia, selama ini peran dan fungsi koperasi terasa terpinggirkan karena kalah oleh pasar bebas dan kapitalis. Konsep Prabowonomics yakni mengambil titik tengah antara kapitalisme dan sosialisme dengan ekonomi Pancasila yang sangat peduli dengan isu ketimpangan.
“Selama ini koperasi hanya menyumbangkan Rp1,7 triliun dari PDB (produksi domestik bruto) nasional yang ribuan triliun. Ini sangat kecil. Dengan inpres tersebut, kami yakin koperasi dapat maju kembali seperti dicita-citakan bapak bangsa,” ujar Portasius.
Portasius optimistis sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan KUD yang selama ini sudah terjalin akan mampu menggerakan kembali perekonomian kerakyatan.
“Jaringan KUD (Koperasi Unit Desa) di seluruh Indonesia yang berjumlah 9.000 koperasi dengan 13 juta anggota dapat dibesarkan kembali dengan dampak menggerakan perekonomian yang luar biasa,” katanya.
Ia menjelaskan dalam surat yang dikirim Inkud kepada Presiden Prabowo juga memberikan masukan yakni, pemerintah harus menjaga koperasi secara adil dalam sektor pembiayaan.
Seperti diketahui, pemerintah melalui bank pelat merah juga mendukung pembiayaan pada koperasi.
“Niatnya bagus, memberikan akses pembiayaan dengan bunga lunak. Namun harus diingat, pemerintah harus lebih bijaksana karena perang tarif bunga pinjaman ini dapat mematikan koperasi yang selama ini juga memberikan pinjaman kepada anggota,” ungkap Portasius.
Ia juga menilai Rasio Gini Indonesia yang tinggi yakni mencapai 0,379 (data Maret 2024) menandakan ketimpangan si kaya dan si miskin masih sangat besar. Ini berarti orang-orang dengan pendapatan tinggi menerima persentase lebih besar dari total pendapatan populasi.
”Nah, Prabowonomics ini menempatkan koperasi dengan peran lebih besar mengingat di sini masyarakat bisa langsung menerima dampak gerak roda perekonomian, tidak hanya monopoli dari korporasi besar.”
“Prabonomics dapat berperan dalam keberpihakan pada koperasi melalui kebijakan, offtake/menyerap hasil barang produksi dan jasa koperasi, dalam akses pembiayaan, menjaga stabilitas harga, serta subsidi pupuk dan menghapus mata rantai distribusi yang panjang,” ungkap Portasius.
Sekadar informasi, Prabowonomic muncul sebagai visi ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang menjanjikan kebangkitan ekonomi nasional dengan mengandalkan dominasi negara, nasionalisme ekonomi, serta penekanan pada kemandirian, pemerataan, dan pembangunan inklusif sesuai prinsip Pancasila.
Prabowonomics merupakan konsep ekonomi yang didasari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yakni seluruh kekayaan alam yang dikuasai negara untuk dimanfaatkan bagi kemakmuran rakyat. (A-1)
